
reelsparimo.com, Parigi Moutong – Hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Wakil Bupati Parigi Moutong Abdul Sahid bersama DPRD di RSUD Anuntaloko Parigi tak hanya membuka persoalan pelayanan, tetapi juga menyingkap tekanan keuangan yang tengah dihadapi rumah sakit daerah tersebut.
Dalam wawancara lanjutan, Senin (4/5/2026), Pelaksana Tugas Direktur RSUD Anuntaloko Parigi, Irwan, mengungkapkan bahwa rumah sakit menanggung utang besar sepanjang 2025 yang mencapai sekitar Rp26 miliar.
“Per 30 April, kami sudah membayar kurang lebih Rp19,291 miliar. Jadi sisa utang saat ini sekitar Rp7 miliar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pelunasan utang menjadi prioritas utama manajemen karena berkaitan langsung dengan kelangsungan pelayanan medis, khususnya pasokan obat dan alat kesehatan.
“Kalau utang tidak dibayar, perusahaan farmasi tidak akan lagi membuka akses. Artinya, kami tidak bisa memesan obat, jarum suntik, dan kebutuhan vital lainnya,” katanya.
Menurut Irwan, kondisi tersebut sempat membuat sejumlah distributor farmasi melakukan pemblokiran. Namun, setelah pembayaran dilakukan, sebagian besar akses pemesanan kini telah kembali dibuka.
Di tengah upaya pemulihan keuangan itu, manajemen rumah sakit juga mengakui masih adanya berbagai kekurangan layanan, sebagaimana ditemukan dalam sidak.
“Kami tidak menutup-nutupi. Pelayanan memang belum 100 persen sempurna. Temuan sidak sudah kami inventarisasi dan akan diperbaiki secara bertahap sesuai kemampuan keuangan,” ujarnya.
Salah satu sorotan publik adalah kondisi fasilitas dasar seperti kamar mandi pasien. Manajemen mengakui masih ditemukan toilet tersumbat hingga saluran air yang tidak berfungsi optimal.
Irwan menyebut, selain faktor teknis, penyumbatan juga kerap dipicu oleh kebiasaan penggunaan fasilitas yang tidak semestinya.
“Ditemukan sisa makanan hingga botol plastik di saluran. Ini yang menyebabkan penyumbatan,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan pihak rumah sakit tidak menyalahkan pasien, melainkan menjadikannya sebagai bagian dari evaluasi bersama.
Sementara itu, pihak manajemen menjelaskan bahwa pengelolaan kebersihan, termasuk kamar mandi, telah melibatkan pihak ketiga (vendor). Tim sanitasi disebut rutin melakukan perbaikan ketika ada laporan kerusakan.
“Setiap ada keluhan, tim langsung turun. Jadi bukan pembiaran. Hanya saja, kadang setelah diperbaiki, terjadi lagi karena penggunaan yang tidak sesuai,” ujar salah satu pejabat bagian umum rumah sakit.
Di sisi lain, RSUD Anuntaloko mencatat adanya peningkatan pendapatan. Jika sebelumnya rata-rata pendapatan bulanan sekitar Rp6 miliar, kini meningkat menjadi sekitar Rp8 miliar, dengan target tahunan mencapai Rp90 miliar.
Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya berdampak pada perbaikan fasilitas.
“Pendapatan kami dahulukan untuk membayar utang. Karena itu menyangkut layanan paling dasar. Setelah itu, baru kami fokus pada pembenahan fasilitas,” kata Irwan.
Untuk pemeliharaan umum, rumah sakit mengalokasikan anggaran Rp150 juta yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Temuan ini memunculkan pertanyaan publik terkait keseimbangan antara peningkatan pendapatan dan kualitas layanan dasar di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
Sebelumnya, dalam sidak yang dilakukan Kamis (30/4/2026), Wakil Bupati dan DPRD menemukan sejumlah persoalan serius, mulai dari penempatan pasien pasca operasi di ruang tanpa toilet hingga kerusakan instalasi listrik dan rendahnya standar kebersihan.
Pemerintah daerah menyatakan hasil sidak akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen RSUD Anuntaloko Parigi.
Sejauh ini, perbaikan dijanjikan dilakukan secara bertahap. Namun, publik menanti sejauh mana komitmen tersebut benar-benar diwujudkan dalam peningkatan layanan yang layak, aman, dan manusiawi.
