
reelsparimo.com, Parigi Moutong – Banjir bandang menerjang Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Rabu (26/8/2026) dini hari. Air sungai meluap dan membawa material lumpur serta potongan kayu hingga masuk ke kawasan permukiman warga.
Hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak Selasa malam (25/8) sekitar pukul 22.00 WITA hingga Rabu dini hari. Banjir terjadi sekitar pukul 01.00 WITA setelah aliran sungai meluap dan membawa material ke kawasan permukiman.
Pantauan di lokasi pada Rabu siang menunjukkan sejumlah rumah warga dipenuhi lumpur dan material kayu. Material tersebut masuk hingga ke bagian dalam rumah, sementara sebagian bangunan mengalami kerusakan dan untuk sementara tidak dapat ditempati.

Berdasarkan data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong, sebanyak 12 rumah mengalami kerusakan dan 50 rumah terendam lumpur. Selain permukiman, satu unit pabrik durian turut terdampak.
Sebagian warga yang terdampak mengungsi ke rumah keluarga. Pemerintah daerah melakukan pendataan, termasuk terhadap warga yang tidak berada di posko pengungsian, untuk mengetahui kondisi serta kebutuhan masing-masing.
Bupati Parigi Moutong Erwin Burase yang meninjau langsung lokasi bersama unsur terkait pada Rabu siang mengatakan pemerintah segera menyiapkan posko dan melakukan pendataan terhadap kerugian akibat bencana.
“Langkah pertama yang kita lakukan ini, posko sudah harus siap. Kemudian mendata semua kerugian di masyarakat,” kata Erwin.
Menurut Erwin, pendataan juga mencakup warga yang mengungsi di rumah keluarga. Data tersebut akan menjadi dasar penyaluran bantuan sesuai kebutuhan warga terdampak.
“Cepat didata agar kita bisa memberikan bantuan sesuai kebutuhan mereka,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, mulai 26 Agustus hingga 8 September 2026.
Plt Kepala BPBD Parigi Moutong, Rivai, mengatakan penanganan selama masa tanggap darurat difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembersihan material lumpur di permukiman serta normalisasi sungai.
“Status tanggap darurat berlangsung 14 hari ke depan,” kata Rivai saat ditemui di lokasi banjir.
Penetapan status tanggap darurat memungkinkan pemerintah daerah menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan bencana.
“Kalau sudah ditetapkan tanggap daruratnya, kita punya anggaran dari BTT, itu sudah bisa kita cairkan untuk penanganan ini,” ujar Erwin.
Pemerintah juga menyiapkan satu posko sebagai pusat penerimaan dan koordinasi bantuan. Dalam proses pendataan, kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil dan balita menjadi prioritas.
Untuk mempercepat pembersihan kawasan terdampak, Erwin meminta alat berat segera dikerahkan ke sejumlah titik yang dipenuhi lumpur dan material kayu.
“Yang jelas alat berat kita harus segera turunkan secepatnya, mudah-mudahan siang sore ini,” katanya.
Sebelum pengerahan alat berat, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Parigi Moutong melakukan pemantauan menggunakan drone untuk melihat kondisi lapangan.
Hasil pemantauan tersebut digunakan untuk menentukan titik yang dapat ditangani menggunakan alat berat. Sementara lokasi yang tidak dapat dijangkau alat berat akan dibersihkan menggunakan peralatan manual seperti sekop.
Selain pembersihan material, pemerintah daerah menyiapkan normalisasi aliran air sebagai bagian dari penanganan untuk mengantisipasi kemungkinan banjir kembali terjadi.
“Kita khawatirkan kalau malamnya terjadi lagi banjir bisa lebih parah dari sebelumnya,” ujar Erwin.
Banjir juga berdampak pada akses Jalan Trans Sulawesi di Desa Avolua. Sedimentasi menutup sekitar 500 meter ruas jalan tersebut dan sempat menyebabkan arus lalu lintas terganggu.
Rivai mengatakan kendaraan kini sudah kembali dapat melintas, meski pengguna jalan diminta tetap berhati-hati karena kondisi jalan masih licin.
“Arus lalu lintas sempat macet, sekarang sudah normal kendaraan sudah bisa melintas. Meski begitu kami mengimbau pengguna jalan tetap berhati-hati, karena jalan masih licin,” katanya.
Penanganan di lokasi dilakukan secara lintas sektor. Sekitar 200 personel TNI/Polri bergabung bersama tim untuk membantu proses penanganan bencana.
“Penanganan tanggap darurat tentunya melibatkan lintas sektor melalui kerja-kerja kolaborasi. Saat ini kurang lebih 200 personel TNI/Polri bergabung dengan tim di lapangan,” ujar Rivai.
Potongan kayu dalam jumlah cukup banyak terlihat terbawa arus dan masuk ke kawasan permukiman warga.
Erwin mengatakan penilaian sementara pemerintah mengaitkan material tersebut dengan kawasan yang sebelumnya terdampak kebakaran hutan.
“Kalau sementara kita punya penilaian, pelihatan kita ini akibat dari kebakaran hutan yang lalu,” katanya.
Menurut Erwin, sisa material kayu pascakebakaran berpotensi terbawa arus ketika terjadi hujan deras.
Sementara itu, warga yang masih mengungsi di rumah keluarga akan terus didata untuk mengetahui kebutuhan mereka. Pemerintah juga membuka kemungkinan pemusatan pengungsi apabila kondisi di lapangan membutuhkan.
“Kalau mereka memang bisa kita pindahkan, kita harus pusatkan satu itu,” ujar Erwin.
Selama masa tanggap darurat hingga 8 September 2026, penanganan di Desa Avolua meliputi pemenuhan kebutuhan dasar warga, pendataan kerusakan dan pengungsi, pembersihan material lumpur dan kayu, pengerahan alat berat, serta normalisasi aliran air.
