Bupati Parigi Moutong: SPPG di Lokasi Dugaan Keracunan Ditutup Sementara, Daerah Lain Tetap Jalan

reelsparimo.com, Parigi Moutong – Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, meminta agar kegiatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di lokasi dugaan keracunan siswa ditutup sementara, sambil menunggu hasil uji laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah lain tetap berjalan seperti biasa, sembari pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pelaksana SPPG di Kabupaten Parigi Moutong.

“Kalau yang diduga bermasalah, kita ambil langkah dulu. Tutup sementara sambil menunggu hasil BPOM. Tapi untuk daerah lain biarkan berjalan dulu, sambil kita evaluasi pelan-pelan,” ujar Erwin Burase usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Parigi Moutong, di gedung dewan, Senin, 29 September 2025.

Menurut Bupati, langkah penutupan sementara itu dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah daerah dalam memastikan keamanan pangan di lingkungan sekolah, terutama jika nantinya hasil BPOM membuktikan adanya unsur keracunan.

“Kalau nanti hasil BPOM menunjukkan itu keracunan, tentu harus dibuka sebagai KLB (Kejadian Luar Biasa). Tapi kalau tidak, ya alhamdulillah, berarti mungkin ada faktor lain,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan adanya informasi bahwa sumber air yang digunakan oleh SPPG di lokasi dugaan kasus belum memiliki daftar di BPOM, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Kalau sumber airnya belum terdaftar di BPOM, wajar kalau kita harus pastikan dulu kualitasnya,” tegas Erwin.

Selain itu, hasil RDP juga menunjukkan bahwa sebagian besar ahli gizi yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG di Parigi Moutong belum memiliki sertifikasi resmi selama enam tahun terakhir. Kondisi ini disebut menjadi dasar penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan pelatihan bagi pelaksana program.

“Kalau belum bersertifikasi tapi sudah bermitra dengan sekolah, itu salah besar dan berbahaya. Jadi kalau dasar rekomendasinya kuat, tidak salah kalau kita tutup sementara untuk pembenahan,” ujarnya lagi.

Bupati Erwin menambahkan, selama ini pemerintah daerah tidak pernah menerima laporan rutin dari pihak SPPG terkait proses pengolahan makanan maupun penggunaan bahan baku, sehingga perlu pembenahan dari sisi pelaporan dan pengawasan.

“Selama ini kita tidak tahu apa-apa. Baru setelah ada kejadian ini kita tahu. Seharusnya sejak awal mereka melapor supaya bisa kita tempatkan pengawas di lapangan,” ungkapnya.

Ia memastikan, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi total terhadap seluruh pelaksana SPPG di Parigi Moutong, untuk menjamin keamanan dan kualitas makanan bergizi bagi peserta didik di sekolah.