Kundapil Rahmawati, Pastikan Program Pemprov Tak Sekadar Berjalan, tapi Dirasakan Warga

reelsparimo.com, Parigi Moutong – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rahmawati M. Nur, S.Ag., menekankan pentingnya memastikan program pemerintah provinsi tidak hanya terlaksana, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Rahmawati saat melaksanakan kunjungan daerah pemilihan (kundapil) dalam rangka pengawasan penggunaan anggaran Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan III Tahun Anggaran 2026 di Desa Mertasari, Kecamatan Parigi,  Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Rabu (14/10) malam.

Sebagai anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah yang membidangi sektor pendidikan dan kesehatan, Rahmawati mengatakan, pengawasan anggaran diperlukan untuk melihat sejauh mana program pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari pelaksanaan kegiatan atau penyerapan anggaran. Pemerintah juga perlu memperhatikan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan serta kendala yang masih dihadapi warga.

Dalam kesempatan itu, Rahmawati mengapresiasi program unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Berani Sehat dan Berani Cerdas. Ia berharap kedua program tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Rahmawati mengungkapkan, selama menjalankan tugas sebagai anggota DPRD, dirinya menerima sejumlah pengaduan masyarakat terkait akses terhadap program pendidikan dan kesehatan.

Salah satunya menyangkut kendala administrasi dalam pendaftaran penerima manfaat program Berani Cerdas. Ia juga pernah membantu memfasilitasi komunikasi terkait pelayanan rujukan pasien ke Rumah Sakit Undata di Palu.

“Alhamdulillah, beberapa kendala yang disampaikan masyarakat bisa kami fasilitasi melalui komunikasi dengan dinas terkait. Begitu juga masyarakat yang mendapatkan rujukan ke Rumah Sakit Undata,” ujarnya.

Menurut Rahmawati, pengaduan tersebut menjadi masukan penting untuk melihat persoalan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses program pemerintah. Ia berharap kendala yang muncul dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait sehingga pelayanan semakin mudah dijangkau oleh warga yang membutuhkan.

Ia juga menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, termasuk bagi masyarakat di wilayah pedesaan yang menghadapi keterbatasan layanan.

Selain kedua sektor tersebut, Rahmawati menyoroti persoalan penyalahgunaan narkoba dan perlindungan anak. Ia menilai pencegahan membutuhkan keterlibatan keluarga, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah.

Rahmawati mengimbau para orang tua untuk membangun komunikasi yang baik dengan anak, mendampingi pergaulan mereka, serta memberikan pendidikan moral dan agama sejak dini.

Menurutnya, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak. Upaya tersebut juga perlu didukung lingkungan pendidikan dan sosial yang aman serta edukasi mengenai bahaya narkoba dan pencegahan kekerasan.

Dalam kunjungan itu, Rahmawati turut menyampaikan adanya aspirasi sejumlah tokoh dan elemen masyarakat mengenai usulan pembentukan peraturan daerah (perda) terkait LGBT.

Ia mengatakan, aspirasi tersebut telah menjadi bahan pembahasan di tingkat Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah dan dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Wacana pembentukan regulasi tersebut perlu dikaji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kewenangan pemerintah daerah, dan prinsip hak asasi manusia. Pembahasannya juga perlu memperhatikan perlindungan setiap warga dari diskriminasi dan kekerasan.

Rahmawati menegaskan, pengawasan anggaran merupakan bagian dari tanggung jawab legislatif untuk memastikan program pemerintah sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.

Melalui kundapil tersebut, berbagai masukan warga diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, terutama dalam meningkatkan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan generasi muda.