reelsparimo@gmail.com 
reelsparimo.com, Parigi Moutong – Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, mengambil sumpah jabatan 18 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, dalam prosesi pelantikan di Auditorium Kantor Bupati, Kamis (15/10/2026).
Suasana khidmat mewarnai prosesi tersebut. Di hadapan Bupati, 18 pejabat mengikuti pengucapan sumpah jabatan sebagai bagian dari pelantikan hasil seleksi terbuka untuk mengisi sejumlah posisi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 800.1.3.3/504/BKPSDM tanggal 14 Oktober 2026.
Dalam sambutannya, Erwin mengingatkan bahwa jabatan yang diemban para pejabat bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah yang disertai tanggung jawab besar. Ia meminta para pimpinan OPD memahami konsekuensi jabatan, baik dalam menjalankan tugas pemerintahan maupun dalam pertanggungjawaban kepada Tuhan.
“Semakin tinggi jabatan yang kita terima, tentu semakin besar tanggung jawab yang diemban. Bapak-Ibu berada di pucuk pimpinan tertinggi Organisasi Perangkat Daerah masing-masing, maka tugas ke depan tentu tidak ringan,” ujar Erwin.
Ia menegaskan, pelantikan tersebut bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi bagian dari upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah untuk mewujudkan visi Parigi Moutong Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan melalui program Gerakan Membangun Desa.
Seluruh pejabat yang dilantik juga telah menandatangani pakta integritas. Erwin menyatakan, kinerja dan kepatuhan terhadap ketentuan akan menjadi perhatian dalam evaluasi jabatan.
Dalam waktu dekat, seluruh pimpinan OPD diminta menyiapkan rencana kerja dan mempresentasikannya kepada Bupati agar program yang dijalankan sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah.
Erwin juga memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menerapkan manajemen talenta secara konsisten. Evaluasi kinerja akan dilakukan setiap tiga bulan. Pejabat yang dinilai tidak menunjukkan kinerja baik atau melanggar pakta integritas dapat mengalami pergeseran jabatan.
“Saya tidak meminta apa-apa selain kerja kalian. Jabatan ini tidak abadi. Saya akan terus mengawasi dan memperhatikan kinerja Bapak-Ibu sekalian. Jangan kaget jika tiba-tiba ada pergeseran, itu semata-mata demi efektivitas pembangunan,” tegasnya.
Di tengah pelantikan 18 pejabat tersebut, satu jabatan, yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, belum dilantik. Pemerintah daerah menunda pengisian jabatan itu sambil menunggu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dijadwalkan dibacakan pada 17 November 2026.
Erwin menjelaskan, proses seleksi yang berkaitan dengan jabatan tersebut tengah digugat di PTUN. Sebelumnya, persoalan itu juga telah dilaporkan ke Ombudsman dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Menurut Erwin, panitia seleksi telah dinyatakan benar dalam kedua proses tersebut.
Meski demikian, pemerintah daerah memilih menunda pelantikan pada jabatan yang disengketakan hingga ada kepastian hukum.
“Kita tidak ingin menzalimi siapapun. Meskipun proses hukum belum menghambat pelantikan lain, satu jabatan terkait sengketa kita tunda dulu. Apa pun keputusan pengadilan, itulah yang akan kita laksanakan,” ungkapnya.
Erwin juga menjelaskan pembatasan lingkup peserta seleksi hingga tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Menurut dia, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada putra-putri daerah berkontribusi dalam pembangunan di daerahnya sendiri. Ia menyebut kebijakan itu juga telah dibenarkan Ombudsman dan BKN.
Selain menuntut peningkatan kinerja, Erwin meminta para kepala OPD lebih proaktif mencari peluang pendanaan dan program dari pemerintah pusat, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Ia menilai peluang dukungan melalui program Asta Cita perlu dimanfaatkan dengan membangun komunikasi dan kerja sama bersama kementerian terkait.
Erwin mengapresiasi sejumlah perangkat daerah yang dinilainya telah mengambil langkah proaktif, di antaranya Dinas Pendidikan yang berhasil menambah 97 sekolah baru serta Dinas Kelautan dan Perikanan yang memastikan tambahan 13 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih.
“Jangan menunggu bola. Cari peluang, jalin kerja sama dengan kementerian, bawa program ke Parigi Moutong agar dirasakan langsung oleh masyarakat kita, terutama yang ekonominya masih tertinggal,” pesannya.
Melalui pelantikan tersebut, Erwin berharap para pejabat yang menerima amanah dapat memperkuat kinerja organisasi, mempercepat pelaksanaan program pembangunan, dan memastikan manfaat kebijakan pemerintah dirasakan masyarakat Parigi Moutong.