
reelsparimo.com, Parigi Moutong – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, memastikan pelaksanaan program pembangunan tahun anggaran 2026 tetap berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Plt. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong, Ikbal Karim, mengatakan RKPD menjadi acuan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun dan melaksanakan program maupun kegiatan pemerintahan.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah melakukan perubahan RKPD pada Juni 2026. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan sejumlah target pembangunan berdasarkan arahan Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase.
Penyesuaian itu mencakup peningkatan volume kegiatan serta perluasan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penerima manfaat.
“Pada perubahan RKPD kemarin, ada beberapa target yang diminta Pak Bupati untuk ditambahkan, baik dari sisi volumenya maupun kelompok sasaran penerima,” kata Ikbal.
Selain penambahan target, perubahan juga dilakukan terhadap sejumlah program yang dinilai membutuhkan intervensi pemerintah daerah agar dapat berjalan sesuai kebutuhan.
Ikbal menyebutkan, arah pembangunan daerah tetap mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Termasuk program yang menjadi bagian dari janji politik kepala daerah dan telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta RKPD.
Menurutnya, RKPD tidak seharusnya hanya menjadi dokumen administratif dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dokumen tersebut harus menjadi pedoman bagi OPD dalam merealisasikan program pembangunan.
“Harapan kita, RKPD ini tidak sekadar menjadi dokumen pendukung atau pelengkap APBD, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan diperlukan agar program pemerintah daerah berjalan berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan dan tepat sasaran.
Bappelitbangda, kata Ikbal, juga akan terus memantau perkembangan pelaksanaan program untuk memastikan kegiatan masing-masing perangkat daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah kabupaten.
