Angka Kematian Ibu dan Bayi Masih Jadi Persoalan, Parimo Siapkan Strategi Penanganan
reelsparimo@gmail.com 
reelsparimo.com, Parigi Moutong – Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mencatat 10 kasus kematian ibu dan 70 kasus kematian bayi baru lahir sepanjang 2025. Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun langkah penanganan untuk menekan angka kematian ibu dan anak (KIA).
Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) KIA dan Kerangka Kerja Daerah (KKD) KIA bersama Yayasan IPAS Indonesia. Pembahasan tersebut berlangsung di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong, Kamis (1/10/2026).
Parigi Moutong merupakan salah satu daerah percontohan atau piloting Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak (KKNPKIA) di Sulawesi Tengah yang dipilih oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Kesehatan.
Pemilihan tersebut mempertimbangkan kondisi geografis, kapasitas fiskal, serta persoalan kematian ibu dan anak yang masih menjadi tantangan di daerah.
Berdasarkan data 2025, eklamsia menjadi salah satu penyebab utama kematian ibu. Sementara pada bayi baru lahir, gangguan respirasi dan kardiovaskular menjadi penyebab yang dominan.
Selain itu, terdapat sejumlah persoalan yang turut memengaruhi upaya penurunan angka kematian ibu dan anak. Di antaranya, angka perkawinan anak mencapai 13,49 persen pada 2024, cakupan pemeriksaan kehamilan atau antenatal care (ANC) enam kali sebesar 44,25 persen, serta keterbatasan akses terhadap sanitasi dan air minum layak.
Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, mengatakan penyusunan RAD KIA harus menghasilkan program yang konkret dan dapat dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah.
“Dalam RAD nantinya, tidak lagi bersifat umum, jadi harus aplikatif dan siap dilaksanakan. Indikatornya harus jelas,” kata Irwan.
Ia juga menilai penanganan persoalan KIA membutuhkan perubahan pendekatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya menyalahkan masyarakat atas persoalan yang terjadi, melainkan perlu menghadirkan inovasi pelayanan yang mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat.
“Kita juga harus mengubah pendekatan dengan tidak lagi menyalahkan masyarakat atau komunitas. Sebagai pelayan publik, pemerintah daerah yang harus berinovasi merangkul seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas adat terpencil,” ujarnya.
Irwan menjelaskan, RAD KIA periode 2027–2031 akan disusun dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah Parigi Moutong yang terbagi dalam kawasan selatan, tengah, dan utara.
Penyusunannya juga akan melibatkan masyarakat melalui lokakarya dan diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD), mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
Konsultan IPAS Indonesia, Nur Safitri Lasibani, mengatakan keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar rencana aksi tersebut menjadi komitmen bersama lintas sektor.
“RAD ini disusun secara partisipatif agar tercipta rasa kepemilikan oleh multipihak dan lintas sektor. Fokus utama kita adalah memastikan program prioritas dan alokasi anggaran KIA benar-benar masuk dalam APBD 2027,” kata Nur Safitri.
Untuk mendukung pelaksanaan program, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak (TP2AKIA).
Tim tersebut bertugas mengoordinasikan program lintas perangkat daerah, melakukan pemantauan, serta mengevaluasi capaian penanganan KIA setiap tahun.
Penyusunan RAD KIA diharapkan tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi menjadi dasar pelaksanaan program dan penganggaran yang terukur untuk menekan angka kematian ibu dan anak di Parigi Moutong.