Pemkab Parimo Mantapkan Penataan Perangkat Daerah, Sekda: ASN Harus Siap Bertransformasi

reelsparimo.com, Parigi Moutong – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus memantapkan langkah penataan perangkat daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berorientasi pelayanan publik. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Parigi Moutong, Zulfinasran Achmad, S.STP., M.A.P., saat membuka Sosialisasi Penataan Perangkat Daerah di ruang rapat lantai 2 Kantor Bupati Parimo, Kamis (20/10).

Mewakili Bupati Parimo, Zulfinasran menyampaikan apresiasi kepada panitia pelaksana dan seluruh peserta yang hadir. Ia menilai kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk membangun perangkat daerah yang efektif, efisien, dan responsif terhadap dinamika pembangunan.

Sosialisasi tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya penataan perangkat daerah sebagai pilar utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Melalui forum ini, peserta diharapkan dapat memahami dasar hukum, mekanisme, dan arah kebijakan penataan perangkat daerah secara komprehensif.

“Pemerintah Kabupaten Parimo berkomitmen meningkatkan kinerja birokrasi melalui kolaborasi dan sinergi antarperangkat daerah,” ujar Zulfinasran.

Ia menambahkan, forum sosialisasi ini juga menjadi momentum memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, serta kesiapan ASN dalam menghadapi transformasi digital dan perubahan budaya kerja yang kian cepat.

Selain aspek kelembagaan, pemerintah daerah turut menyoroti pentingnya manajemen talenta ASN, yang meliputi penilaian kinerja dan pemetaan potensi pegawai. Penilaian tersebut mencakup rekam jejak kinerja, riwayat pelatihan dan sertifikasi, hingga kontribusi dalam kerja lintas sektor.

“Melalui mekanisme ini, setiap ASN akan dievaluasi berdasarkan kinerja dan potensi mereka. Bahkan, pemerintah pusat dapat melakukan rotasi antar daerah bila diperlukan demi pemerataan kualitas birokrasi,” jelasnya.

Zulfinasran juga mendorong ASN untuk aktif mengikuti pelatihan dan sertifikasi, termasuk melalui kelas daring yang kini semakin mudah diakses. Ia menegaskan bahwa peningkatan kompetensi tidak boleh terhambat oleh keterbatasan anggaran, mengingat banyak lembaga pelatihan telah menyediakan program bersertifikat secara online.

Menutup sambutannya, Sekda berharap sosialisasi ini menjadi pijakan penting bagi terwujudnya birokrasi Parigi Moutong yang lebih adaptif, modern, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.