Bupati Parigi Moutong Tegaskan Penempatan Kepala Sekolah di Daerah Terpencil Bukan Hukuman
reelsparimo@gmail.com 
reelsparimo.com, Parigi Moutong – Bupati Parigi Moutong (Parimo) Erwin Burase menegaskan bahwa penempatan kepala sekolah di wilayah terpencil merupakan bagian dari upaya pemerataan layanan pendidikan, bukan bentuk hukuman ataupun sanksi jabatan.
Penegasan tersebut disampaikan Erwin Burase saat melantik sebanyak 132 kepala sekolah jenjang PAUD, SD, dan SMP di Auditorium Kantor Bupati Parimo, Jumat sore, 2 Januari 2026.
Menurut Erwin, pemerataan tenaga pendidik menjadi tantangan serius apabila seluruh kepala sekolah hanya ingin bertugas di wilayah perkotaan atau daerah dengan akses jalan yang baik.
“Kalau semua mau dekat rumah dan di jalan yang bagus, lalu siapa yang mengisi sekolah-sekolah di daerah terpencil,” ujar Erwin.
Ia menjelaskan, rotasi dan mutasi kepala sekolah merupakan bagian dari mekanisme manajemen talenta untuk memastikan pelayanan pendidikan berjalan optimal di seluruh wilayah Parigi Moutong. Jabatan kepala sekolah, kata dia, tidak bersifat permanen dan harus dievaluasi secara berkala berdasarkan kinerja.
“Jabatan itu sementara. Dievaluasi berdasarkan kinerja, bukan suka atau tidak suka,” katanya.
Erwin menambahkan, penilaian kinerja kepala sekolah tidak hanya berasal dari atasan, tetapi juga dari masyarakat sebagai penerima langsung layanan pendidikan. Apabila ditemukan kinerja yang dinilai kurang optimal, pergantian jabatan menjadi hal yang wajar dalam sistem organisasi.
“Kalau masyarakat menilai kinerjanya tidak baik, itu menjadi bahan pertimbangan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti masih adanya kepala sekolah yang menjabat terlalu lama di satu lokasi, bahkan hingga tujuh sampai sepuluh tahun. Menurutnya, kondisi tersebut perlu penyegaran agar organisasi pendidikan tetap sehat dan dinamis.
Lebih lanjut, Erwin menyebut penugasan di wilayah terpencil justru memiliki nilai pengabdian yang tinggi sebagai aparatur negara. Pemerintah daerah, kata dia, berencana memberikan perhatian khusus bagi kepala sekolah yang bersedia ditempatkan di daerah tersebut.
“Kami rencanakan peningkatan insentif, rumah jabatan, hingga kendaraan dinas. Harapannya, ke depan kepala sekolah justru berebut ke daerah terpencil,” pungkas Erwin.
