reelsparimo@gmail.com 
Parigi Moutong, ReelsParimo – Usai dilantik sejumlah program yang pernah dijanjikan Bupati Parigi Moutong (PARIMO) H. Erwin Burase dinilai “GAGAL” memenuhi janji 100 hari kerja oleh Praktisi Hukum Parigi Moutong, Hartono Taharudin.
Hartono menduga, program yang pernah disampaikan pada saat masa kampanye maupun diawal pemerintahan belum bisa direalisasikan, semuanya baru sebatas janiji.
“Jelang 100 hari kerja, Kami tidak melihat adanya capaian yang signifikan justru yang muncul hanyalah seremonial, dan janji politik yang tidak terbukti,” ucap Hartono, di Kota Parigi, Senin (25/8/2025).
Sejumlah program mulai dari distribusi tabung LPG 3 kg gratis, pembukaan lapangan pekerjaan, penutupan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), illegal mining, sampai illegal fishing yang digadang-gadang menjadi prioritas, ternyata tak kunjung terealisasi.
Lebih ironis lagi, janji menutup tambang ilegal di Parigi Moutong yang sudah masuk dalam program 100 hari kerja pasangan Erwin–Sahid, ternyata hanya sebatas ucapan politik tanpa bukti nyata.
Program-program besar seperti pembagian LPG gratis, penataan kota bersih, hingga penciptaan lapangan kerja memerlukan komitmen anggaran dan keberanian politik.
Hartono dengan tegas menyebut janji-janji tersebut hanyalah pepesan kosong. Ia juga menilai jargon “membangun dari desa” yang kerap digaungkan Erwin Burase hanyalah fatamorgana.
“Itu hanya slogan kosong, masyarakat belum merasakan apa-apa. Perlu ada pembuktian nyata, tidak usah banyak omon-omon. Intinya buktikan, bukan hanya janji, Masyarakat sudah bosan dengan janji-janji manis. Faktanya, sampai hari ini tidak ada program yang berjalan. Itu hanya isapan jempol belaka,” tegas Hartono.
“Masyarakat tidak seharusnya lagi dibuai dengan retorika yang sulit diwujudkan. Kalau serius, sudah ada bukti di lapangan, namun yang dilakukan selama ini hanya sebatas pencitraan yang dipublikasikan di media, tapi faktanya nihil,” kata Hartono,
Menurut Hartono, pemerintah daerah seharusnya transparan dalam menyampaikan progres dari program 100 hari kerja, agar publik bisa menilai secara objektif. Namun, hingga kini tidak ada laporan resmi yang disampaikan kepada masyarakat.
“Kalau memang tidak tercapai, harusnya diakui. Jangan hanya pencitraan. Rakyat butuh bukti, bukan sekedar pencitraan. Program 100 hari kerja merupakan fondasi sekaligus representasi keseriusan kepala daerah dalam membangun Parigi Moutong,” tegasnya.
Kegagalan pada 100 hari kerja ini, bisa menjadi sinyal lemahnya arah kebijakan dan ketidakmampuan pemerintah dalam mengeksekusi program prioritas. Kalau diawal saja gagal, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa program jangka menengah dan panjang akan tercapai?” tambah Hartono.
Bukan hanya itu, Hartono juga mendesak agar DPRD Parigi Moutong untuk menjalankan fungsi pengawasan, memastikan janji kepala daerah tidak sekedar menjadi slogan politik. Evaluasi kinerja lakukan secara terbuka, sehingga masyarakat bisa menilai capaian pemerintah dengan data yang valid
