Bupati Parigi Moutong : Laporkan! Jika Ada Penyimpangan Distribusi Gas LPG 3 Kg Gratis
reelsparimo@gmail.com 
Toribulu, Reels Parimo – Bupati Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, H. Erwin Burase, dorong masyarakat agar aktif melaporkan jika ada temuan penyimpangan pendistribusian gas LPG 3 kg gratis. Dalam sambutannya dikegiatan “Pelayanan Administrasi Kependudukan” program 100 hari kerja Bupati dan wakil Bupati Parigi Moutong di Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, kamis 4 september 2025.
Program ini ditujukan, bagi warga yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem, miskin, dan hampir miskin sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan secara resmi telah diluncurkan mulai 27 agustus 2025.
“Kalau ada masalah atau pembagian tidak sesuai data, LAPORKAN! Distribusi ini tidak boleh dikelola hanya sepihak oleh aparat desa atau diberikan ke keluarga sendiri. Harus sesuai aturan agar tepat sasaran,” tegas Erwin.
Saat ini, Pemerintah daerah menyiapkan bantuan untuk 20.000 Kepala Keluarga (KK), dan kedepan ditargetkan naik menjadi 30.000 KK per bulan, sesuai kemampuan keuangan daerah.
Bupati Erwin Burase menegaskan, proses pendistribusian LPG 3 Kg akan terus diperbaiki agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesalahan atau ketimpangan di masyarakat.
Kepala Desa diingtkan untuk selalu menyalurkan bantuan sesuai data DTKS, dan melibatkan warga dalam pengawasan agar program berjalan efektif.
“Pengawasan dari masyarakat penting agar program ini berjalan tepat sasaran. Semua penerima harus sesuai DTKS, jangan sampai ada penyimpangan. Dengan begitu, kita memastikan bantuan benar-benar meringankan warga yang membutuhkan,” tambahnya.
Selain itu, program distribusi LPG 3 Kg gratis ini, merupakan bagian dari capaian 100 hari kerja yang mencakup:
- Pelayanan Administrasi Kependudukan jemput bola di Kecamatan
- Pelayanan Kesehatan Gratis, termasuk rawat jalan di PUSKESMAS, layanan rujukan Rumah Sakit, dan pengantaran jenazah gratis
- Pendidikan gatis melalui bantuan seragam bagi siswa baru, sudah menerima seragam hingga awal september 2025.
Integrasi Program ini, menunjukan upaya pemerintah daerah untuk mendekatkan layanan publik dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan.
