
reelsparimo.com, Parigi moutong – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menggelar rapat kerja bersama penyuluh serta petugas lapangan, Senin (15/9/2025).
Agenda tersebut dirangkai dengan sosialisasi pencegahan praktik illegal fishing sekaligus penyerahan santunan kematian bagi nelayan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala DKP Parigi Moutong, Muhammad Nasir, mengatakan rapat kerja ini dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi dan menyusun langkah strategis di sektor kelautan dan perikanan.
“Kami juga melakukan evaluasi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari subsektor perikanan tangkap dan budidaya,” ujarnya dalam sambutan.
Nasir menegaskan praktik penangkapan ikan ilegal masih menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan sumber daya laut. Selain merugikan negara secara ekonomi, praktik tersebut juga mengganggu kehidupan nelayan lokal.
“Kami mengajak penyuluh dan petugas lapangan untuk aktif memberi edukasi kepada masyarakat pesisir, sekaligus memperkuat pengawasan di wilayah kerja masing-masing,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, pihak BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan kematian kepada ahli waris nelayan yang tercatat sebagai peserta aktif. Menurut Nasir, santunan tersebut merupakan bukti hadirnya negara dalam melindungi pekerja sektor informal yang memiliki risiko tinggi.
Ketua panitia kegiatan, Mas Henning, menambahkan rapat kerja dan sosialisasi tersebut berlangsung selama dua hari di Hotel Anutapura, Parigi.
“Jumlah peserta mencapai 62 orang yang terdiri dari nelayan, penyuluh perikanan, serta petugas lapangan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi semua pihak dalam menjaga sektor kelautan yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan,” tuturnya.