Di Mana Pemimpin Parigi Moutong? Tragedi Tambang, Pasar Ramadan Sepi, Publik Pertanyakan Kendali Pemerintahan

reelsparimo.com, Parigi Moutong – Gelombang kritik terhadap kepemimpinan di Kabupaten Parigi Moutong kian menguat. Sejumlah persoalan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir memunculkan pertanyaan publik tentang kehadiran, respons, dan kendali pemerintahan daerah.

Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) Parigi Moutong menjadi salah satu pihak yang secara terbuka melontarkan kritik. Wakil Ketua LMP Parigi Moutong, Hartono Taharudin, menilai kepala daerah jarang berada di wilayah yang dipimpinnya dan tidak menunjukkan kehadiran aktif di rumah jabatan maupun pusat pemerintahan.

“Daerah ini butuh pemimpin yang menetap dan bekerja dari sini. Bukan hanya datang saat ada agenda resmi, lalu kembali meninggalkan daerah,” tegas Hartono, Jumat (20/02/2026).

Menurutnya, kehadiran fisik kepala daerah bukan sekadar simbol administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan politik terhadap masyarakat yang telah memberikan mandat.

Sorotan semakin tajam setelah peristiwa meninggalnya penambang. LMP menilai tidak terlihat kehadiran langsung kepala daerah di tengah masyarakat saat peristiwa duka tersebut terjadi.

“Dalam peristiwa itu, pemerintah daerah tidak hadir di tengah masyarakat. Bahkan, ungkapan belasungkawa secara terbuka pun terkesan minim. Padahal, kehadiran pemerintah saat rakyat berduka adalah bentuk empati dan tanggung jawab moral,” ujar Hartono.

LMP juga mempertanyakan sikap tegas pemerintah daerah terkait aktivitas pertambangan yang menelan korban jiwa. Minimnya pernyataan resmi dinilai memunculkan kesan kurangnya keberpihakan terhadap keselamatan masyarakat.

Di sisi lain, pemberitaan mengenai Pasar Ramadan yang sepi dihari pertama, turut memicu sorotan publik. Sejumlah warganet mengkritik kurang matangnya konsep serta pemilihan lokasi kegiatan yang dinilai kurang strategis.

Kritik tersebut tidak hanya menyoroti teknis pelaksanaan, tetapi juga perencanaan dan pengawasan kebijakan. Warga berharap pemerintah daerah lebih cermat dalam merancang program agar berdampak nyata bagi pedagang dan masyarakat.

LMP menilai akumulasi persoalan tersebut berpotensi menciptakan jarak psikologis antara pemerintah dan masyarakat. Minimnya kehadiran, respons yang dinilai lambat, serta program yang menuai kritik disebut dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah.

“Rakyat memilih pemimpin untuk tinggal, mendengar, dan bertanggung jawab setiap hari. Jika tidak hadir saat dibutuhkan, wajar publik mempertanyakan siapa yang benar-benar mengendalikan roda pemerintahan,” tegas Hartono.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terkait sejumlah kritik yang disampaikan LMP maupun sorotan publik tersebut.