Muhammad Basuki Minta Pemkab Parigi Moutong Evaluasi Sewa Kendaraan Dinas, Soroti Potensi Kebocoran PAD
reelsparimo@gmail.com 
reelsparimo.com, Parigi Moutong – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari Fraksi Keadilan Rakyat, Muhammad Basuki, menyoroti potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (6/7/2026).
Sorotan tersebut disampaikan saat rapat paripurna yang membahas laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan laporan Panitia Khusus (Pansus). Basuki meminta Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengevaluasi sistem penyewaan kendaraan dinas yang selama ini dinilai lebih banyak melibatkan penyedia jasa dari luar daerah.
Menurutnya, penggunaan kendaraan sewa dari luar Kabupaten Parigi Moutong berpotensi mengurangi perputaran ekonomi daerah sekaligus menghambat optimalisasi penerimaan PAD.
“Kenapa kendaraan sewa justru dikontrak dari luar? Masa orang Parigi tidak bisa menyediakan mobil sewa untuk kebutuhan OPD. Itu sudah pasti PAD kita keluar,” kata Basuki dalam rapat paripurna.
Selain itu, Basuki juga mempertanyakan pemanfaatan dana bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menurutnya belum sepenuhnya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur jalan.
Ia menyebut penerimaan dari sektor PKB mencapai sekitar Rp14 miliar. Namun, menurutnya, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan jalan masih belum sebanding dengan potensi pendapatan yang diterima.
Basuki meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan dari sektor PKB agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama melalui peningkatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan.
Menurutnya, optimalisasi pemanfaatan dana tersebut penting agar penerimaan daerah dapat memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong.
