Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong Soroti Pelayanan Kesehatan dan Evaluasi Program LPG Gratis

reelsparimo.com, Parigi Moutong – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sutoyo, menyampaikan sejumlah catatan terkait pelayanan kesehatan dan pelaksanaan program pemerintah daerah dalam Rapat Paripurna penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang berlangsung di ruang sidang DPRD.

Dalam rapat tersebut, Sutoyo meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun puskesmas. Ia berharap setiap masukan yang disampaikan DPRD tidak hanya menjadi bahan pembahasan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah nyata.

“Yang pertama informasinya terkait dengan pelayanan di rumah sakit. Ini saya minta dicatat Pak Asisten. Tidak ada gunanya juga kalau kita bicara banyak, tapi kalau tidak dicatat dan tidak menjadi realitas, ini juga tidak ada gunanya,” ujar Sutoyo.

Ia mengungkapkan, Komisi IV DPRD Parigi Moutong akan menggelar rapat bersama seluruh pihak terkait sektor kesehatan setelah Hari Raya Idulfitri. Rapat tersebut akan melibatkan 24 kepala puskesmas, tiga direktur rumah sakit, serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.

Menurut Sutoyo, pertemuan tersebut penting untuk membahas berbagai persoalan pelayanan kesehatan, termasuk sistem rujukan dan pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) yang telah dijalankan pemerintah daerah.

Ia menilai program UHC merupakan langkah positif yang perlu didukung, mengingat pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk menjamin akses layanan kesehatan masyarakat.

“Program ini niat Bapak Bupati bagus. Anggaran yang kita keluarkan juga tidak sedikit, hampir Rp20 miliar untuk UHC. Maka kalau masih ada persoalan, kita harus duduk bersama mencari solusi,” katanya.

Selain sektor kesehatan, Sutoyo juga menyoroti pelaksanaan program LPG gratis yang masuk dalam program 100 hari kerja Bupati Parigi Moutong.

Ia menyebut masih terdapat kendala teknis di lapangan yang membuat pelaksanaan program tersebut belum berjalan optimal di sejumlah wilayah. Beberapa masyarakat yang telah memiliki kartu LPG gratis disebut masih mengalami kesulitan saat mengambil gas di pangkalan.

“Ada beberapa desa yang melapor kepada kami. Mereka sudah memegang kartu LPG gratis, tapi ketika datang ke pangkalan, pemilik pangkalan justru bertanya siapa yang membayar,” ungkapnya.

Sutoyo meminta pemerintah daerah segera melakukan evaluasi terhadap mekanisme pelaksanaan program tersebut agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Menurutnya, program LPG gratis merupakan kebijakan yang baik dan perlu didukung, namun sistem pelaksanaannya harus diperjelas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh anggota DPRD untuk melakukan pengecekan langsung di daerah pemilihan masing-masing guna memastikan persoalan serupa dapat segera diketahui dan ditangani.

Rapat Paripurna tersebut menjadi salah satu ruang bagi DPRD untuk menyampaikan catatan dan masukan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Parigi Moutong.