Indeks Demokrasi Sulawesi Tengah Naik Jadi 80,04, Status Meningkat ke Kategori Baik

reelsparimo.com, Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah menggelar Sosialisasi Hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Tahun Anggaran 2026 di Best Western Hotel Palu, Senin (6/7/2026).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Rachman Ansyari. Hadir dalam kegiatan itu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Badan Kesbangpol kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah, Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), perwakilan partai politik, akademisi, mahasiswa, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Ketua Panitia, Kristo Suryanto Tumakaka, mengatakan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi, capaian, dan perkembangan demokrasi di Sulawesi Tengah. Selain itu, kegiatan ini juga menyampaikan hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025 beserta rekomendasi yang dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan di masa mendatang.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Rachman Ansyari, menegaskan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia merupakan instrumen penting untuk mengukur kualitas demokrasi secara objektif dan menyeluruh.

“Indeks Demokrasi Indonesia bukan sekadar angka statistik, tetapi menjadi cerminan kualitas demokrasi yang kita bangun bersama. Hasil pengukuran ini menjadi bahan evaluasi sekaligus landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang semakin partisipatif, inklusif, transparan, dan akuntabel,” ujar Rachman.

Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2025, nilai Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 80,04, meningkat 0,69 poin dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 79,35.

Dengan capaian tersebut, status Indeks Demokrasi Indonesia Sulawesi Tengah meningkat dari kategori “Sedang” menjadi kategori “Baik”, yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas demokrasi di daerah.

“Peningkatan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Namun, capaian ini juga harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki berbagai aspek demokrasi agar semakin berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Rachman juga mengajak seluruh perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, lembaga vertikal, penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, media massa, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, hingga seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi di Sulawesi Tengah.

“Mari kita jadikan capaian ini sebagai pijakan untuk terus membangun demokrasi yang semakin inklusif, partisipatif, dan berkualitas demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang demokratis dan pembangunan yang berkelanjutan di Sulawesi Tengah,” pungkasnya.

Sumber: PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.