
reelsparimo.com, Parigi Moutong – Banjir dan longsor yang melanda Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, membuat pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, terhitung sejak 29 Agustus 2026.
Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk Desa Laemanta Utara, Laemanta Induk, Peningka, dan Labuan Donggulu.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong, Rivai, mengatakan status tanggap darurat diperlukan agar penanganan dapat segera dilakukan di lapangan.
“Penetapan tanggal 29 kemarin karena memang perlu penanganan segera di lapangan, di desa-desa terdampak,” kata Rivai, Senin, 31 Agustus 2026.
Dari sisi akses transportasi, Jalan Trans Sulawesi yang terdampak bencana kini sudah dapat dilalui. Penanganan infrastruktur juga terus dilakukan, termasuk pemasangan jembatan Bailey di Desa Peningka oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah.
“Jalan Trans-nya sendiri sudah bisa dilalui. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah sudah bekerja, kemudian jembatan sudah terpasang,” ujarnya.
Selain akses jalan dan jembatan, penanganan juga difokuskan pada normalisasi sungai di Desa Labuan Donggulu. BPBD Parigi Moutong telah mengerahkan alat berat untuk pekerjaan tersebut.
Namun, menurut Rivai, penanganan masih membutuhkan alat berukuran lebih kecil agar dapat menjangkau titik-titik sungai yang akan dinormalisasi.
Sementara di Desa Peningka, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III Palu telah melakukan normalisasi sungai sejak 29 Agustus 2026.
Pada hari yang sama, pemenuhan kebutuhan air bersih warga juga dilakukan dengan menggunakan mobil tangki air (MTA) milik BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.
Rivai mengatakan, kerusakan pipa air bersih di wilayah tersebut telah diperbaiki. Namun, masih terdapat jaringan pipa yang terputus di sekitar jembatan dan dijadwalkan disambungkan kembali pada Selasa, 1 September 2026.
“Cuma ada yang masih (pipa) putus di jembatan. Itu yang besok kami akan lakukan penyambungannya kembali,” ujarnya.
Di Desa Laemanta Induk, satu dusun juga masih mengalami gangguan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD Parigi Moutong bersama PMI Parigi Moutong menyalurkan air menggunakan mobil tangki sambil mencari titik kerusakan jaringan.
Untuk penanganan Sungai Laemanta Induk, BPBD Parigi Moutong telah berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.
“Alhamdulillah, BPBD Provinsi sudah menyahuti untuk normalisasi di Sungai Laemanta Induk, dan rencananya dilakukan bersama dengan penguatan tebing. Sisa eksekusinya lagi mereka akan datang,” ujarnya.
Sementara di Desa Laemanta Utara, pemerintah desa mengusulkan pemasangan geobag untuk menangani kawasan yang jebol akibat banjir. Usulan tersebut telah disetujui BWS Sulawesi III Palu.
Rivai mengatakan, jumlah geobag yang akan disiapkan berkisar 300 hingga 500 buah. Material tersebut rencananya diambil dari BWS Sulawesi III Palu untuk dibawa ke lokasi dan dipasang dalam waktu dekat.
“Jumlah pastinya ini antara 300 atau 500 piece. Rencananya besok kami akan ambil di balai sungai untuk kami bawa ke sana,” katanya.
Rivai menegaskan, penanganan bencana di Kecamatan Kasimbar dilakukan secara lintas instansi. BPJN Sulawesi Tengah menangani akses jalan dan jembatan, sedangkan BWS Sulawesi III Palu menangani normalisasi sungai dan penyediaan geobag.
Sementara BPBD Provinsi Sulawesi Tengah menangani normalisasi serta penguatan tebing di wilayah yang membutuhkan.
“Alhamdulillah semua sudah kerja,” ujarnya.
Adapun BPBD Parigi Moutong, kata Rivai, menangani wilayah yang menjadi kewenangannya, termasuk normalisasi sungai di Desa Labuan Donggulu.
“Kami sendiri melakukan normalisasi di Labuan Donggulu dan sudah kami lakukan per hari ini,” pungkasnya.
