
reelsparimo.com, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, mendorong pemerataan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama warga yang tinggal jauh dari pusat pelayanan kesehatan.
Upaya tersebut dilakukan dengan mengusulkan pembenahan dan peningkatan fasilitas kesehatan (faskes) kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Usulan itu disampaikan Bupati Parimo H. Erwin Burase saat bertemu Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin di Ruang Rapat 215 Gedung Adhyatma Kemenkes RI, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Erwin didampingi Sekretaris Daerah Zulfinasran dan Kepala Bappelitbangda Irwan.
Pemkab Parimo memaparkan kondisi geografis daerah serta kebutuhan fasilitas kesehatan yang dinilai penting untuk memperkuat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Kabupaten Parigi Moutong memiliki wilayah yang membentang cukup panjang. Saat ini terdapat tiga rumah sakit umum daerah (RSUD), yakni RSUD Anuntaloko di ibu kota kabupaten, RSUD Raja Tombolotutu di Kecamatan Tinombo yang berjarak sekitar 167 kilometer, serta RSUD Buluye Napoae di Kecamatan Moutong dengan jarak sekitar 296 kilometer.
Selain tiga RSUD, Parimo memiliki 24 puskesmas yang tersebar di 23 kecamatan.
Kondisi geografis dan jarak antarpusat pelayanan tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan layanan kesehatan. Karena itu, Pemkab Parimo mengusulkan penguatan fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas, pustu hingga rumah sakit.
Melalui Dinas Kesehatan, Pemkab Parimo mengusulkan pembangunan tujuh gedung baru puskesmas dan 18 puskesmas pembantu (pustu).
Usulan tersebut juga mencakup pengadaan 18 unit ambulans, enam instalasi pengolahan air limbah (IPAL), 21 water treatment plant, tujuh sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), serta pemenuhan kebutuhan alat kesehatan.
Pembenahan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan kesehatan dasar sehingga masyarakat tidak selalu harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan.
Di RSUD Anuntaloko, Pemkab Parimo mengusulkan penguatan sarana dan prasarana penunjang layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak (KJSU-KIA).
Usulan lainnya meliputi rehabilitasi gedung bersalin dan nifas, pengadaan ambulans dan genset, serta pemenuhan alat kesehatan.
Sementara di RSUD Raja Tombolotutu, Pemkab menyoroti tingginya angka rujukan serta persoalan korosifitas alat kesehatan yang dipengaruhi kondisi rumah sakit di wilayah pesisir.
Untuk rumah sakit tersebut, Pemkab mengusulkan pembangunan Gedung Unit Transfusi Darah (UTD), rehabilitasi ruang operasi dan IGD, penambahan poli rawat jalan, serta pemenuhan alat kesehatan.
Sedangkan untuk RSUD Buluye Napoae, usulan pembenahan mencakup pembangunan gedung rawat inap, UTD, ruang operasi, laboratorium, IGD, radiologi, gizi, laundry, pemulasaran jenazah, serta rumah dinas atau rumah susun bagi staf.
Pemkab juga mengusulkan pengadaan ambulans dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan di rumah sakit tersebut.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang didampingi jajaran Dirjen, Sekjen, serta Biro Perencanaan Kemenkes menyambut inisiatif Pemkab Parimo tersebut.
Kementerian Kesehatan menyampaikan dukungan terhadap pemenuhan alat kesehatan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan. Dukungan tersebut mencakup penyesuaian standar alat kesehatan di tiga RSUD serta rehabilitasi gedung RSUD dan puskesmas yang belum memenuhi standar.
Kemenkes juga akan memilih satu dari tiga RSUD di Parigi Moutong yang memenuhi kriteria untuk ditingkatkan kualitasnya menuju taraf nasional.
Selain itu, dukungan yang disampaikan mencakup pembangunan rumah dinas di RSUD dan puskesmas serta rumah susun tenaga medis di RSUD Buluye Napoae.
Tak hanya infrastruktur, Kemenkes juga memberikan peluang dukungan terhadap peningkatan sumber daya manusia kesehatan dari daerah.
Putra-putri daerah berprestasi asal Parigi Moutong berpeluang memperoleh fasilitas pembiayaan penuh dari Kemenkes untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Umum, Kedokteran Gigi hingga pendidikan dokter spesialis pada universitas yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Parigi Moutong memperkuat akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini menghadapi tantangan jarak dan keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan.
Sumber: Diskominfo Parigi Moutong
