Pendapatan Turun, Fraksi Keadilan Rakyat Desak APBD Perubahan Parigi Moutong Fokus Kebutuhan Dasar

reelsparimo.com, Parigi Moutong – Penurunan pendapatan daerah Kabupaten Parigi Moutong harus menjadi alasan untuk menata ulang prioritas belanja, bukan sekadar mengurangi anggaran. Fraksi Keadilan Rakyat DPRD Parigi Moutong meminta anggaran perubahan 2026 lebih tajam diarahkan pada kebutuhan dasar yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Pandangan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Keadilan Rakyat, Irawati, saat membacakan pandangan akhir fraksi dalam rapat paripurna DPRD Parigi Moutong di Parigi, Kamis (3/9/2026).

Setelah mencermati jawaban pemerintah daerah dan dokumen KUA-PPAS Perubahan APBD 2026, fraksi menilai keterbatasan fiskal semestinya diikuti dengan pengendalian belanja berdasarkan urgensi dan manfaat.

Belanja operasi, kata fraksi, perlu dikendalikan. Sebaliknya, belanja modal harus dipastikan menyasar persoalan yang benar-benar mendesak, seperti jalan, jembatan, drainase, irigasi, air bersih, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pendukung ekonomi.

Fraksi bahkan menunjuk persoalan yang menurut mereka belum kunjung tertangani. Akses berupa plat deker atau jembatan di Desa Muginda dan Desa Maranti, Kecamatan Mepanga, disebut telah lama tertutup dan tidak berfungsi, padahal menjadi penghubung antar desa.

Persoalan itu, menurut fraksi, telah berulang kali disuarakan dalam pandangan fraksi. Namun, hingga kini belum mendapat respons positif dari pemerintah daerah, khususnya perangkat daerah terkait.

Kondisi serupa disoroti pada sektor pendidikan. Fraksi meminta SD Negeri di Desa Bugis, Kecamatan Mepanga, yang disebut berada dalam kondisi memprihatinkan, segera mendapat perhatian karena masuk dalam kebutuhan prioritas.

“Belanja modal harus diarahkan pada pembangunan yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Irawati.

Fraksi Keadilan Rakyat juga mengingatkan agar efisiensi tidak berhenti pada pemotongan anggaran. Penghematan, menurut fraksi, harus menghasilkan belanja yang lebih berkualitas.

Selain itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) didorong melalui penggalian potensi daerah tanpa menambah beban masyarakat. Penggunaan SiLPA pun diminta transparan dan diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar prioritas.

Fraksi juga menekankan pemerataan pembangunan serta keberlangsungan pelayanan dasar di desa meski transfer ke desa mengalami penurunan.

Dalam pelaksanaan APBD Perubahan 2026, fraksi meminta pemerintah memastikan program yang dianggarkan realistis dan dapat diselesaikan hingga akhir tahun. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan juga dinilai perlu diperkuat.

Terkait pelayanan kecelakaan lalu lintas, Fraksi Keadilan Rakyat meminta proses pengurusan rekomendasi untuk pengambilan kendaraan dipermudah. Permintaan itu disampaikan setelah adanya laporan masyarakat mengenai dugaan pungutan liar dalam pelayanan tersebut.

Dengan seluruh catatan tersebut, Fraksi Keadilan Rakyat meminta Badan Anggaran DPRD bersama TAPD menjadikannya pertimbangan dalam penetapan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026.

Bagi fraksi, ruang fiskal yang semakin terbatas justru menuntut pemerintah lebih berani menentukan mana belanja yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan mana yang dapat ditunda.