reelsparimo@gmail.com 
reelsparimo.com, Parigi Moutong – Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap 197 kegiatan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mulai membuka persoalan di balik sekitar 160 kegiatan yang dinilai belum efektif.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong, Irwan, mengatakan salah satu persoalan yang ditemukan berkaitan dengan proporsi belanja program. Sebagian anggaran yang seharusnya mendorong pencapaian sasaran masih digunakan untuk kebutuhan operasional perangkat daerah.
“Memang teman-teman di OPD, di samping menganggarkan itu juga masih menganggarkan misalnya operasionalnya mereka,” kata Irwan saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (30/9/2026).
Ia mencontohkan program penanganan stunting. Menurut Irwan, BPKP menghendaki belanja lebih diarahkan kepada sasaran program, sementara OPD beralasan kegiatan lapangan tetap membutuhkan biaya pendataan, transportasi, rapat, dan kebutuhan operasional lainnya.
“Pada saat mau menjangkau ke sana, tidak mungkin misalnya tidak ada transportasi ke sasaran,” ujarnya.
Perbedaan cara melihat belanja tersebut, kata Irwan, menjadi salah satu persoalan yang muncul ketika ia mendampingi OPD dalam proses evaluasi.
Namun, Irwan mengakui proporsi belanja langsung kepada masyarakat semestinya lebih besar dibandingkan belanja operasional.
“Saya sepakat, walaupun ada itu ke depannya kita memang porsikan yang sangat kecil, sehingga belanja yang langsung ke masyarakat itu porsinya jauh lebih besar daripada belanja operasional OPD,” katanya.
Irwan menegaskan penilaian BPKP terhadap kegiatan yang belum efektif tidak serta-merta berarti kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
Ia keberatan apabila istilah “belum efektif” dipahami sebagai kegiatan hanya dibuat untuk memenuhi laporan.
“Bukan habis dilaporkan kegiatan. Tetapi misalnya penanganan stunting, misalnya memberikan bantuan langsung ke masyarakat, otomatis kan ada operasionalnya mereka mengantar ke sana, atau misalnya rapat-rapat,” katanya.
Menurut dia, kegiatan pendataan maupun sinkronisasi data juga membutuhkan dukungan anggaran.
“Pada saat pendataan mereka butuh operasional untuk mendata, pada saat sinkronisasi data, mereka pertemuan-pertemuan,” ujarnya.
Persoalannya, kata Irwan, bukan semata ada atau tidaknya kegiatan, melainkan bagaimana anggaran tersebut menghasilkan dampak yang lebih besar terhadap sasaran program.
“Belanja yang ideal itu kan, belanja yang lebih besar porsinya ke yang menyentuh langsung ke masyarakat, dibanding operasional,” katanya.
Ia menyebut kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperbaiki dalam perencanaan pemerintah daerah.
Irwan mengatakan Bappelitbangda telah menetapkan indikator dalam proses perencanaan. Namun, ketika masuk ke tahap pelaksanaan, OPD masih mengajukan kebutuhan operasional untuk menjalankan program.
“Kalau kita indikator sudah kita tentukan indikatornya. Cuma memang pada saat indikator itu kita tentukan, pada saat sampai di OPD, OPD menyampaikan bahwa otomatis kami butuh operasional,” ujarnya.
Menurut Irwan, kondisi itu kemudian membuat pelaksanaan program tidak seluruhnya berorientasi pada belanja yang langsung menyasar penerima manfaat.
Ia juga menyebut keterbatasan anggaran sebagai salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas kegiatan.
“Sebetulnya karena memang anggarannya sangat terbatas,” katanya ketika ditanya mengenai banyaknya kegiatan yang dinilai belum efektif.
Hasil evaluasi BPKP, kata Irwan, akan menjadi bahan perubahan dalam penyusunan program pemerintah daerah untuk 2027.
Ia mengatakan pemerintah kini memiliki data yang lebih jelas mengenai sasaran dan kegiatan yang harus dilakukan. Karena itu, kebutuhan operasional akan ditekan seminimal mungkin.
“Untuk di 2027 memang sekarang kami balik. Data-data ini sudah tersedia sekarang, kemudian sudah jelas yang akan kita laksanakan. Sehingga otomatis kami sudah tentukan memang dari Bappeda sekarang bahwa kegiatan ini yang harus dilaksanakan, operasionalnya memang kita seminimal mungkin,” katanya.
Langkah tersebut, menurut Irwan, merupakan bagian dari tindak lanjut atas evaluasi BPKP.
“Karena kita harus menindaklanjuti hasil dari evaluasi BPKP,” ujarnya.
Namun, Irwan belum dapat menyebutkan secara rinci berapa nilai anggaran pada masing-masing OPD yang dinilai tidak efektif. Ia mengatakan data tersebut masih perlu dibuka terlebih dahulu.
“Saya harus buka data dulu, misalnya Dinas Pendidikan berapa, Dinas Kesehatan berapa,” katanya.
Ia menyarankan rincian tersebut dikonfirmasi langsung kepada OPD terkait.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Agus Yulianto menyampaikan hasil evaluasi terhadap program Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong kepada Bupati bersama sejumlah OPD pada 27 Agustus 2026.
BPKP mengevaluasi 197 kegiatan yang berkaitan dengan lima sektor, yakni pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, kemiskinan, dan penanganan stunting. Dari jumlah tersebut, sekitar 160 kegiatan dinilai belum efektif.
Evaluasi BPKP antara lain menyoroti kegiatan yang belum memiliki ukuran hasil yang jelas, indikator yang belum tepat untuk mengukur capaian, serta hubungan antara kegiatan dan tujuan pembangunan yang belum sepenuhnya terukur.
Temuan tersebut menunjukkan persoalan efektivitas tidak hanya berkaitan dengan apakah kegiatan terlaksana atau anggaran terserap. Ukuran yang lebih penting adalah apakah belanja pemerintah menghasilkan capaian sesuai sasaran yang telah ditetapkan.
Sebelumnya, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Parigi Moutong, Zulfinasran, saat dikonfirmasi pada 15 September 2026 mengatakan belum membaca secara langsung buku hasil evaluasi BPKP. Karena itu, ia belum dapat menjelaskan secara rinci penyebab sekitar 160 kegiatan masuk dalam kategori belum efektif.
Keterangan terbaru dari Bappelitbangda kini memberikan gambaran lain mengenai persoalan tersebut: sebagian belanja program masih harus menopang kebutuhan operasional OPD, sementara pemerintah daerah dituntut memperbesar porsi belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Persoalan berikutnya adalah memastikan perubahan perencanaan 2027 benar-benar mengubah komposisi belanja dan menghasilkan ukuran capaian yang dapat diuji publik.
Irwan belum merinci berapa besar anggaran operasional yang terdapat dalam kegiatan-kegiatan yang dievaluasi BPKP maupun berapa porsi belanja yang langsung diterima masyarakat. Data tersebut menjadi penting untuk melihat sejauh mana rencana perbaikan pemerintah daerah dapat diukur.