
reelsparimo.com, Parigi Moutong – Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tengah membuka peluang memberikan dukungan fasilitas internet berbasis satelit Starlink untuk memperkuat digitalisasi ekonomi di Kabupaten Parigi Moutong.
Dukungan tersebut berpotensi diarahkan ke sejumlah lokasi yang masih mengalami keterbatasan jaringan internet, terutama kawasan pasar, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta objek wisata yang membutuhkan akses internet untuk mendukung transaksi digital.
Peluang itu disampaikan Pimpinan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Muhamad Irfan Sukarna, dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong, Senin (16/11/2026).
Dalam forum tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong, Idhamsya, mempertanyakan peluang dukungan BI untuk penyediaan fasilitas Starlink di desa-desa yang belum terjangkau jaringan internet atau berada di wilayah blank spot.
Menanggapi pertanyaan itu, Irfan menjelaskan bahwa BI memiliki peluang memberikan dukungan perangkat Starlink beserta biaya langganan selama satu tahun. Namun, bantuan tersebut diprioritaskan untuk lokasi yang berkaitan langsung dengan pengembangan digitalisasi ekonomi dan transaksi non-tunai.
Ia mencontohkan, kawasan wisata yang belum memiliki jaringan internet memadai dapat dipertimbangkan sebagai lokasi penerima dukungan. Ketersediaan internet diharapkan memungkinkan pembayaran tiket masuk maupun transaksi ekonomi lainnya dilakukan secara digital.
Selain sektor pariwisata, dukungan tersebut juga dapat diarahkan untuk memperkuat digitalisasi pasar, transaksi UMKM, pembayaran retribusi, serta penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Meski demikian, Irfan menjelaskan bahwa dukungan BI memiliki keterbatasan anggaran karena harus menjangkau 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Karena itu, penentuan lokasi perlu mempertimbangkan skala prioritas dan dampak langsung terhadap pengembangan ekonomi digital.
BI mempersilakan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengajukan proposal permohonan dukungan. Usulan tersebut selanjutnya akan dibahas untuk menentukan lokasi dan kebutuhan yang sesuai dengan program serta kewenangan BI.
Selain membahas digitalisasi, HLM TPID dan TP2DD juga menyoroti upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Parigi Moutong.
Wakil Bupati Parigi Moutong, H. Abdul Sahid, yang memimpin pertemuan tersebut, mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi dan komitmen bersama seluruh perangkat daerah serta pemangku kepentingan.
Menurutnya, stabilitas harga berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat, kesejahteraan, dan iklim usaha. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif kepada masyarakat.
“Kita harus memastikan bahwa komoditas kebutuhan pokok masyarakat tersedia dalam jumlah yang cukup, dengan harga yang terjangkau, serta dapat didistribusikan secara merata hingga ke seluruh wilayah Kabupaten Parigi Moutong,” tegas Abdul Sahid.
Sementara itu, Irfan menyoroti posisi Parigi Moutong sebagai salah satu daerah penghasil komoditas pangan dan perikanan di Sulawesi Tengah.
Komoditas seperti beras, cabai, bawang, hortikultura, dan hasil perikanan dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pasokan pangan. Namun, distribusi komoditas ke luar daerah perlu diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat agar tidak memicu tekanan terhadap harga di daerah penghasil.
Cabai dan ikan menjadi dua komoditas yang mendapat perhatian karena berpengaruh terhadap perkembangan inflasi. Oleh sebab itu, pengelolaan distribusi perlu diperkuat agar kebutuhan lokal tetap terpenuhi tanpa menghambat perdagangan antardaerah.
Dalam pertemuan tersebut, Abdul Sahid juga meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, baik pada sisi penerimaan maupun belanja.
Digitalisasi transaksi diharapkan dapat mendukung transparansi, akuntabilitas, efisiensi pengelolaan keuangan, serta optimalisasi pendapatan daerah.
Melalui forum ini, Pemkab Parigi Moutong mendorong penguatan koordinasi dengan Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan, baik dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok maupun memperluas pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Sumber : Diskominfo Parigi Moutong.
