Pemkab Parimo Susun Strategi Tekan Kematian Ibu dan Anak, 81 Kasus Kematian Balita pada 2025

reelsparimo.com, Parigi Moutong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menekan angka kematian ibu dan anak. Upaya ini dilakukan melalui pendampingan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam penyusunan strategi penurunan angka kematian ibu dan anak.

Pendampingan tersebut berlangsung secara daring melalui Zoom Coaching Clinic di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong, Senin (19/10/2026).

Kegiatan ini melibatkan empat OPD, yakni Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Koordinasi tersebut membahas penyelarasan program, perencanaan pembangunan, dan dukungan anggaran agar upaya penurunan kematian ibu dan anak dapat berjalan secara terarah.

Dalam materi yang disiapkan Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, SKM., M.Kes., dipaparkan bahwa angka kematian ibu dan anak di daerah tersebut masih menjadi perhatian.

Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong 2025, tercatat 10 kasus kematian ibu pada 2025. Jumlah ini meningkat dibandingkan 2024 yang mencatat sembilan kasus.

Sementara itu, kematian anak di bawah usia lima tahun meningkat dari 60 kasus pada 2024 menjadi 81 kasus pada 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70 kasus merupakan kematian bayi baru lahir berusia 0–28 hari.

Data tersebut menjadi dasar penyusunan intervensi yang mencakup berbagai tahapan pelayanan kesehatan. Mulai dari kesehatan remaja dan calon pengantin, pemeriksaan kehamilan, persalinan, pelayanan nifas, hingga penanganan bayi baru lahir serta pemantauan kesehatan bayi dan balita.

Selain kualitas pelayanan, kesiapan fasilitas kesehatan dan sistem rujukan juga menjadi perhatian. Dalam materi Bappelitbangda disebutkan, delapan dari 24 puskesmas di Parigi Moutong belum berfungsi sebagai Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).

Sebagai langkah tindak lanjut, Pemkab Parigi Moutong mendorong penyempurnaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Kematian Ibu dan Anak periode 2026–2030.

Dokumen tersebut akan memuat sasaran pembangunan, intervensi prioritas, wilayah sasaran, pembagian tugas OPD, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi.

Dalam rancangan intervensi, enam puskesmas ditetapkan sebagai lokasi prioritas, yakni Puskesmas Mepanga, Palasa, Tinombo, Sumbersari, Sienjo, dan Parigi.

Penentuan lokasi tersebut mempertimbangkan angka kematian, jumlah kelahiran, serta kondisi wilayah. Daftar puskesmas prioritas juga direncanakan dievaluasi setiap tahun berdasarkan perkembangan data terbaru.

Dari sisi pembiayaan, kebutuhan anggaran untuk 73 kegiatan penurunan kematian ibu dan anak diperkirakan mencapai Rp120 miliar.

Anggaran tersebut mencakup berbagai intervensi lintas sektor, termasuk dukungan akses jalan, penyediaan air bersih, dan sanitasi. Karena itu, keterlibatan BPKAD diperlukan untuk menyelaraskan kebutuhan program dengan kemampuan keuangan daerah.

Melalui pendampingan bersama Bappenas, Pemkab Parigi Moutong menargetkan integrasi program dan kebutuhan anggaran ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 serta dokumen perencanaan periode 2027–2030.

Penguatan koordinasi lintas OPD ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan program yang lebih terukur dan berkelanjutan, sehingga akses ibu, bayi, dan anak terhadap pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas semakin meningkat.