reelsparimo@gmail.com 
reelsparimo.com, Parigi Moutong – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong mendorong penguatan tata kelola kelembagaan Dekranasda, Tim Penggerak (TP) PKK, dan TP Posyandu untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta kualitas pelayanan dasar.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah yang berlangsung di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Bali, Kamis (22/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Bappelitbangda Parigi Moutong diwakili Kepala Badan, Irwan, yang hadir bersama Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Parigi Moutong, Hj. Hestiwati Nanga, serta jajaran pengurus.
Pertemuan regional tersebut menjadi wadah koordinasi antardaerah untuk menyelaraskan program kerja, memperkuat kelembagaan, dan membangun kolaborasi dalam mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
Dalam pembahasan penguatan Dekranasda, Ketua Dekranasda Parigi Moutong, Hj. Hestiwati Nanga, menekankan pentingnya tata kelola yang terarah agar setiap program memiliki tujuan jelas, direncanakan dengan baik, dan memberikan manfaat nyata.
Menurutnya, penguatan kelembagaan juga diperlukan untuk meningkatkan pembinaan terhadap perajin lokal. Dengan pendampingan berkelanjutan dan dukungan berbagai pihak, produk kerajinan khas Parigi Moutong diharapkan mampu meningkatkan daya saing, menjangkau pasar lebih luas, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Selain pengembangan sektor kerajinan, pertemuan tersebut membahas penguatan TP Posyandu melalui semangat Posyandu Tertata, Pelayanan Dasar Semakin Dekat dengan Masyarakat.
Salah satu prioritas yang dibahas adalah percepatan registrasi Posyandu melalui Sistem Informasi Posyandu (SIP), sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) TP Posyandu Tahun 2026.
Berdasarkan data nasional dalam SIP, sebanyak 10 Posyandu di Kabupaten Parigi Moutong telah memiliki nomor registrasi. Jumlah tersebut berpotensi bertambah karena proses pengajuan, verifikasi, dan validasi masih berlangsung.
Registrasi tersebut menjadi bagian dari penataan kelembagaan sekaligus dasar penguatan pembinaan dan pengukuran kesiapan Posyandu dalam mendukung pelayanan terpadu pada enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Koordinasi lintas wilayah, mulai dari kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan, dinilai penting untuk memastikan proses registrasi berjalan tertib dan berkelanjutan.
Penguatan tata kelola ketiga lembaga tersebut juga diarahkan pada integrasi program. Kolaborasi Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu diharapkan dapat saling mendukung dalam pemberdayaan keluarga, pengembangan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses pelayanan dasar.
Melalui keikutsertaan dalam pertemuan regional tersebut, Bappelitbangda Parigi Moutong diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan menyelaraskan hasil pembahasan dengan kebutuhan program pembangunan di daerah, khususnya dalam pembinaan perajin lokal dan peningkatan kualitas pelayanan Posyandu.