
reelspaeimo.com, Parigi Moutong – Demokrasi tidak cukup diukur dari pelaksanaan pemilihan umum dan prosedur politik. Lebih dari itu, demokrasi harus mampu menghadirkan keadilan serta memastikan kepentingan rakyat menjadi dasar penyelenggaraan negara.
Pandangan tersebut disampaikan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI)/Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Longki Djanggola, saat membuka Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Aula Permandian Namiki, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Senin (16/11/2026).
Menurut Longki, demokrasi substantif harus berjalan dengan menjunjung hukum dan konstitusi, menghormati perbedaan, serta menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama.
“Kedaulatan rakyat adalah roh demokrasi Indonesia, sedangkan konstitusi merupakan pedoman dan batas bagi seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara,” kata mantan Gubernur Sulawesi Tengah itu.
Ia mengatakan, Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki peran strategis dalam menjaga konstitusi dan nilai-nilai kebangsaan. Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, menurut dia, harus tetap menjadi pedoman di tengah perubahan zaman dan tantangan globalisasi.
Longki juga menilai dialog antara lembaga negara dan masyarakat perlu diperluas. Pelibatan pemuda, akademisi, tokoh agama, hingga tokoh perempuan dinilai penting untuk memperkaya gagasan mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian sangat penting untuk memperkaya diskursus dan melahirkan gagasan-gagasan konstruktif bagi kemajuan bangsa Indonesia,” ujarnya.
Sarasehan tersebut diikuti sekitar 150 peserta dari berbagai desa di Parigi Moutong. Mereka terdiri atas kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda.
Kegiatan itu turut menghadirkan akademisi dan pakar hukum, Dr. Sahran Raden, sebagai narasumber utama untuk membahas peran, fungsi, dan kewenangan konstitusional MPR RI.
Longki hadir didampingi Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Faisan Lelo Badja.
