Bupati Parigi Moutong Audiensi ke Kementerian Transmigrasi, Dorong Percepatan Pembangunan Kawasan Bahari Tomini Raya
reelsparimo@gmail.com 
reelsparimo.com, Parigi Moutong – Erwin Burase bersama Abdul Sahid melakukan audiensi dengan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia, Selasa (3/3/2026), di Ruang Rapat Menteri Transmigrasi RI, Jakarta Selatan.
Audiensi tersebut dilakukan sebagai langkah strategis Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang dinilai memiliki potensi besar namun masih menghadapi berbagai kendala infrastruktur dan kemiskinan.
Rombongan Pemkab Parigi Moutong diterima langsung oleh Menteri Transmigrasi RI, M. Iftitah Sulaiman, didampingi jajaran pejabat kementerian. Turut mendampingi Bupati dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah Zulfinasran, Asisten Perekonomian Aswini Dimpel, tenaga ahli, serta sejumlah pimpinan OPD terkait.
Sejarah Panjang Transmigrasi di Parigi Moutong
Dalam pemaparannya, Bupati Erwin Burase menjelaskan bahwa program transmigrasi di Kabupaten Parigi Moutong telah dimulai sejak 1962, ditandai dengan kedatangan 52 kepala keluarga (248 jiwa) asal Bali di Satuan Pemukiman Nambaru, Desa Sumber Sari, Kecamatan Parigi Selatan.
Program tersebut berlanjut pada 1967 dan 1968 dengan kedatangan ratusan kepala keluarga dari Bali dan Jawa di SP Torue dan SP Tolai. Pada tahun-tahun berikutnya, transmigran juga berasal dari berbagai daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, DIY, Bali, hingga NTB.
Menurut Bupati, kawasan transmigrasi kini menjadi pilar penting pembangunan daerah, khususnya pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Di Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya, sejumlah komoditas unggulan tercatat memiliki produksi signifikan, antara lain durian 903,9 ton per tahun, padi 3.742 ton per tahun, kelapa 8.975 ton per tahun, kakao 2.437 ton per tahun, perikanan tangkap 8.134 ton per tahun, serta perikanan budidaya 2.759 ton per tahun.
Potensi tersebut dinilai strategis untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis agro-maritim.
Infrastruktur Rusak dan Kemiskinan Jadi Kendala
Meski memiliki potensi besar, Bupati mengungkapkan sejumlah persoalan yang menjadi penghambat pengembangan kawasan transmigrasi.
Tercatat angka kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong masih mencapai 117.432 jiwa. Selain itu, dari total 330,61 kilometer jalan kawasan, sepanjang 192,75 kilometer mengalami kerusakan. Enam daerah irigasi dengan luas 1.008 hektare juga dilaporkan dalam kondisi rusak.
Permasalahan lain yang dihadapi masyarakat transmigrasi adalah terbatasnya akses permodalan serta minimnya dukungan teknologi perikanan dan pengolahan hasil pertanian.
“Kami berharap dukungan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.
Usulan Strategis ke Pemerintah Pusat
Dalam audiensi tersebut, Pemkab Parigi Moutong mengajukan sejumlah usulan strategis, di antaranya pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi melalui pembangunan RTJK sisa daya tampung, jalan lingkungan kawasan, tanggul abrasi pantai, serta drainase tipe 70.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan pengembangan ekonomi kawasan dan pemberdayaan transmigrasi, meliputi pengembangan lahan usaha kapal tangkap dan bagan apung, pembangunan sentral pelelangan ikan, pengembangan wisata bahari transmigrasi, serta pembentukan koperasi nelayan Merah Putih.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman menyampaikan bahwa seluruh proposal akan dipelajari dan dibahas lebih lanjut di tingkat kementerian.
Ia juga mengarahkan agar pemerintah daerah memperkuat kepercayaan dengan pemerintah pusat melalui fokus program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
“Fokus Kementerian Transmigrasi adalah peningkatan produktivitas masyarakat dengan membuka lapangan kerja melalui pembangunan ekosistem ekonomi, seperti pengembangan desa modern,” ungkap Menteri.
Menteri turut menginformasikan adanya calon investor asal Tiongkok yang berminat menanam komoditas kelapa dengan kebutuhan lahan sekitar 2.000 hektare, dan meminta pemerintah daerah memfasilitasi kesiapan lahan sesuai ketentuan.
Audiensi ini menjadi langkah awal penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan pemerintah pusat dalam mentransformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif, modern, dan berkelanjutan.
Sumber: Diskominfo Kabupaten Parigi Moutong
