
reelsparimo.com, Parigi Moutong – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong menggelar Forum Lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai salah satu tahapan strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Forum tersebut menjadi wadah sinkronisasi program antarperangkat daerah guna memastikan arah pembangunan lebih terintegrasi, terukur, dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, dan Evaluasi Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong, Iqbal, mengatakan forum lintas perangkat daerah merupakan tahapan penting yang wajib dilalui dalam proses penyusunan RKPD setiap tahun.
“Forum ini menjadi salah satu tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan RKPD 2027 agar seluruh program pembangunan daerah dapat terintegrasi dengan baik,” ujar Iqbal, Kamis (12/3/2026).
Ia menjelaskan, melalui forum tersebut pemerintah daerah menargetkan setiap program pembangunan memiliki kejelasan kelompok penerima manfaat serta lokasi prioritas pelaksanaannya. Dengan demikian, program dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, program prioritas seperti penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, dan penguatan layanan posyandu harus disusun lebih spesifik hingga menyentuh sasaran yang jelas.
“Ke depan, dokumen perencanaan tidak lagi menjabarkan wilayah Parigi Moutong secara umum, tetapi sudah mengarah pada siapa penerima manfaatnya dan di lokasi mana program itu diprioritaskan,” katanya.
Iqbal menambahkan, seluruh rumusan program dalam RKPD 2027 harus selaras dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang telah diinput melalui aplikasi perencanaan daerah.
“Kita ingin semua usulan benar-benar sinkron dengan hasil Musrenbang dan pokok pikiran DPRD, sehingga arah kebijakan pembangunan lebih terarah dan terukur,” tambahnya.
Selain menjadi forum sinkronisasi, kegiatan tersebut juga menjadi ruang kolaborasi antar-OPD untuk memastikan setiap usulan program tidak tumpang tindih dan tetap berfokus pada kebutuhan prioritas masyarakat.
Terkait program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Iqbal mengatakan usulan masih menunggu finalisasi dokumen RKPD sebelum diajukan ke tingkat provinsi.
“Kalau hasil penyusunan RKPD sudah final, selanjutnya akan diproses di provinsi untuk seleksi program prioritas APBN yang berpeluang masuk ke Parigi Moutong,” pungkasnya.
