BPKP Nilai 160 Kegiatan Pemda Belum Efektif, Ketua TAPD Belum Baca Hasil Evaluasi

reelsparimo.com, Parigi Moutong – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah menilai sekitar 160 dari 197 kegiatan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong belum efektif. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Parigi Moutong, Zulfinasran, mengatakan belum dapat menjelaskan penyebabnya secara rinci karena belum membaca hasil evaluasi tersebut.

Zulfinasran menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi di ruang kerjanya pada 15 September 2026.

Menurut dia, penilaian terhadap 160 kegiatan tersebut perlu dilihat satu per satu. Pemerintah daerah, kata dia, perlu mengetahui alasan suatu kegiatan masuk dalam kategori belum efektif berdasarkan penilaian BPKP.

“Kalau untuk terkait pemeriksaan BPKP itu kan pertama saya kembali mengatakan saya harus melihat lagi daftar dari 197 kegiatan, 160 tidak efektif. Nah, 160 yang dikatakan tidak efektif kita harus mengetahui satu persatu apa yang dikatakan oleh BPKP terkait masuk tidak efektifnya kegiatan yang menjadi potret yang ada di dalam penilaian BPKP,” kata Zulfinasran.

Ia mengatakan pembenahan akan dilakukan apabila persoalan yang ditemukan berkaitan dengan administrasi.

“Tentunya kalau sifatnya administratif, mau tidak mau kita harus segera melakukan pembenahan-pembenahan hasil pemeriksaan BPKP tersebut,” ujarnya.

Namun, saat ditanya penyebab utama dari banyaknya kegiatan yang dinilai belum efektif, Zulfinasran belum dapat memberikan penjelasan.

“Karena saya belum menerima,” katanya.

Ia juga mengakui belum membaca buku hasil evaluasi yang diserahkan BPKP kepada Bupati Parigi Moutong.

“Iya saya belum baca,” ujarnya.

Salah satu sektor yang dipotret BPKP adalah penanganan stunting. Dalam evaluasinya, BPKP menyoroti perlunya pemerintah mengukur hasil intervensi, bukan hanya mencatat kegiatan yang telah dilaksanakan.

Zulfinasran mengatakan penanganan stunting melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Karena itu, menurut dia, bentuk intervensinya tidak hanya berupa satu jenis kegiatan.

“Kalau kita berbicara stunting ada beberapa OPD yang terlibat di dalamnya, bukan hanya pada satu OPD saja,” katanya.

Ia menyebut intervensi tersebut berkaitan dengan periode seribu hari pertama kehidupan atau 1.000 HPK. Bentuknya, antara lain pembinaan, sosialisasi, hingga intervensi fisik.

“Ada yang sifatnya seperti pembinaan, ada yang sifatnya seperti sosialisasi, dan bahkan ada juga yang sifatnya fisik. Seperti kebutuhan terkait masalah air bersih, jamban, sanitasi. Itu juga bagian-bagian di dalamnya,” ujarnya.

Menurut Zulfinasran, pelaksanaan program juga berlangsung dalam kondisi keterbatasan anggaran daerah.

“Kalau itu potret yang dikatakan tidak efektif, kita bisa mengetahui dengan kondisi kemarin ini kita masih memiliki kondisi yang penuh dengan keterbatasan anggaran,” katanya.

Ia menyebut angka stunting di Parigi Moutong mengalami penurunan.

“Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat penurunan angka stunting kita menurun,” ujarnya.

Namun, dalam keterangannya, Zulfinasran belum merinci angka penurunan tersebut ataupun mengaitkannya dengan kegiatan tertentu yang masuk dalam penilaian BPKP.

Untuk kegiatan lainnya, Zulfinasran mengatakan TAPD akan melihat kembali hasil evaluasi bersama perangkat daerah terkait. Fokusnya, kata dia, termasuk pembenahan belanja publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Nah, untuk item-item yang lainnya, saya akan lihat-lihat kembali lagi dengan teman-teman TAPD, apa yang harus menjadi pembenahan-pembenahan kita terkait masalah hal lain yang sifatnya belanja publik yang harus disentuh langsung oleh masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Agus Yulianto menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Bupati Parigi Moutong bersama sejumlah OPD terkait di Ruang Bupati Parigi Moutong, 27 Agustus 2026.

BPKP memotret 197 kegiatan yang berkaitan dengan lima sektor, yakni pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, kemiskinan, dan penanganan stunting.

Dari pemotretan tersebut, sekitar 160 kegiatan dinilai belum efektif. BPKP antara lain menyoroti kegiatan yang belum memiliki ukuran hasil yang jelas, indikator yang belum tepat untuk mengukur capaian, serta keterkaitan kegiatan dengan tujuan pembangunan yang belum sepenuhnya terukur.

Evaluasi BPKP menempatkan ukuran hasil sebagai bagian penting dalam menilai efektivitas program. Kegiatan yang terlaksana atau anggaran yang terserap belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa tujuan program telah tercapai.

Bagi Pemkab Parigi Moutong, hasil evaluasi tersebut kini menunggu telaah lebih rinci untuk menentukan kegiatan mana yang perlu dibenahi dan apa bentuk perbaikannya.

Hingga Zulfinasran memberikan keterangan pada 15 September 2026, ia mengatakan belum membaca hasil evaluasi BPKP secara langsung. Karena itu, rincian penyebab sekitar 160 kegiatan dinilai belum efektif belum dapat dijelaskan oleh Ketua TAPD tersebut.