Istri Bupati Ikut Seleksi JPT Parigi Moutong, Timsel Klaim Gugurkan Kerabat Pimpinan

reelsparimo.com, Parigi Moutong – Proses Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026 mulai disorot publik setelah istri Bupati Erwin Burase terlihat ikut dalam tahapan assesment jabatan strategis di lingkungan pemerintah daerah tersebut.

Pantauan tim ReelsParimo di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Sabtu (16/5), perempuan yang diketahui merupakan istri bupati tampak duduk bersama peserta lain mengikuti tahapan Tes Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural. Ia mengenakan pakaian seragam sesuai ketentuan panitia seleksi, yakni kemeja putih dan bawahan hitam, serta terlihat mengerjakan soal bersama peserta lainnya.

Keterlibatan istri bupati dalam proses seleksi itu juga diperkuat dengan dokumen Pengumuman Panitia Seleksi Nomor 08/Pansel/Selter-JPTP/PM/2026 tentang hasil seleksi administrasi dan rekam jejak peserta Seleksi Terbuka JPT Pratama Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026.

Dalam dokumen tersebut, nama “Hestiwati” tercantum sebagai salah satu peserta yang dinyatakan memenuhi syarat pada formasi Kepala Dinas Kesehatan. Peserta yang lolos administrasi dinyatakan berhak mengikuti tahapan assesment yang digelar pada 16 hingga 20 Mei 2026 di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong.

Seleksi terbuka itu diikuti 76 Aparatur Sipil Negara (ASN), terdiri dari 70 ASN Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan enam ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Sebanyak 19 jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong menjadi target pengisian dalam seleksi tersebut.

Munculnya keluarga kepala daerah dalam proses seleksi jabatan strategis langsung memunculkan perhatian publik terhadap potensi konflik kepentingan dan penerapan merit system dalam birokrasi daerah.

Ketua Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026, Zulfinasran, membantah adanya intervensi pimpinan daerah dalam proses seleksi.

“Dalam selter sudah dicantumkan segala syarat yang harus dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan, dan tidak ada larangan siapa pun untuk mendaftar serta tidak ada diskriminatif kepada setiap PNS,” kata Zulfinasran saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Ia menegaskan tim seleksi terdiri dari lima orang dan empat di antaranya berasal dari luar Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

“Timsel terdiri dari lima orang dan empat orang di antaranya dari luar Pemda Parigi Moutong yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan semua penilaian kepada peserta,” ujarnya.

Di tengah sorotan publik terhadap dugaan nepotisme, Zulfinasran juga mengklaim terdapat peserta lain yang memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan pimpinan daerah namun dinyatakan gugur dalam tahapan seleksi.

“Sampai saat ini pimpinan daerah tidak ada perintah atau pesanan untuk nama tertentu. Hal ini bisa kami perlihatkan, ada salah satu calon peserta yang memiliki kekerabatan dekat pimpinan yang kami gugurkan,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari upaya Timsel untuk menunjukkan bahwa proses seleksi tetap berjalan dalam koridor sistem merit dan tidak diarahkan untuk meloloskan pihak tertentu.

Meski demikian, Timsel belum menjelaskan secara rinci mekanisme mitigasi konflik kepentingan ketika keluarga pejabat daerah ikut dalam proses seleksi jabatan strategis. Panitia juga belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait posisi peserta yang disebut merupakan istri bupati dalam tahapan penilaian yang sedang berlangsung.

Sorotan terhadap proses seleksi tersebut muncul di tengah tuntutan publik agar pengisian jabatan birokrasi dilakukan secara transparan, profesional, dan bebas intervensi kekuasaan.