
reelsparimo.com, Parigi Moutong – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari Fraksi Gerindra, Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Arifin Daeng Palalo, menyampaikan sejumlah keluhan masyarakat Kecamatan Moutong dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Senin (6/7/2026). Berbagai persoalan yang disorotinya meliputi pelayanan kesehatan, kondisi jalan, implementasi pajak bagi pelaku UMKM, hingga kontribusi aktivitas pertambangan emas terhadap pembangunan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPRD yang membahas laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan laporan Panitia Khusus (Pansus). Menurut Arifin, seluruh persoalan yang disampaikannya merupakan aspirasi masyarakat yang diterimanya selama menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Ia menilai pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih serius terhadap berbagai persoalan tersebut agar segera ditindaklanjuti melalui kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah pelayanan kesehatan di Kecamatan Moutong. Arifin mempertanyakan kelanjutan pengembangan Rumah Sakit Moutong yang hingga kini dinilai belum mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal.
Menurutnya, masyarakat masih harus dirujuk ke RSUD Anuntaloko Parigi untuk mendapatkan penanganan medis karena keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan di Moutong.
“Kapan Rumah Sakit Moutong benar-benar bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat? Sampai hari ini warga masih harus dirujuk ke Parigi untuk mendapatkan penanganan medis,” ujar Arifin.
Ia juga mengungkapkan adanya laporan mengenai ambulans yang mengantar jenazah warga dari RSUD Anuntaloko Parigi menuju Kecamatan Moutong dilaporkan kehabisan bahan bakar di wilayah Desa Pangi, Kecamatan Tomini.
Menurut Arifin, kejadian tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap sistem operasional pelayanan kesehatan, khususnya kesiapan armada ambulans dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau ambulans sampai kehabisan BBM saat membawa jenazah, tentu ini menjadi perhatian serius. Jangan sampai pelayanan dasar seperti ini justru menjadi beban masyarakat,” katanya.
Selain pelayanan kesehatan, Arifin juga mengkritisi implementasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ia mengaku menerima laporan dari sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merasa bingung setelah didatangi petugas terkait penarikan pajak.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat sosialisasi agar masyarakat memahami objek pajak, kewajiban perpajakan, serta mekanisme pemungutan yang berlaku.
“Jangan sampai masyarakat merasa dipungut sebelum memahami aturan yang berlaku. Pemerintah harus lebih dulu memberikan edukasi secara menyeluruh kepada pelaku UMKM,” tegasnya.
Arifin turut mempertanyakan sejauh mana manfaat aktivitas pertambangan emas terhadap pembangunan Kabupaten Parigi Moutong. Menurutnya, keberadaan sektor pertambangan seharusnya mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan infrastruktur.
Namun, menurutnya, masyarakat masih mempertanyakan dampak langsung yang dirasakan, mengingat masih banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan, khususnya di wilayah Kecamatan Moutong.
“Banyak aktivitas pertambangan berlangsung, tetapi masyarakat bertanya, apa dampaknya bagi daerah? Di mana peningkatan PAD itu digunakan? Infrastruktur masih banyak yang memprihatinkan,” ujarnya.
Selain itu, Arifin juga menyoroti kondisi Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kecamatan Moutong yang dinilai sudah tidak lagi layak digunakan. Ia menyebut masyarakat sering mengalami kesulitan menggali liang kubur karena air langsung muncul dari dalam tanah.
“Baru satu cangkul menggali sudah keluar air. Ini bukan persoalan baru, tetapi sampai sekarang belum ada solusi dari pemerintah daerah,” ungkapnya.
Di penghujung penyampaiannya, Arifin berharap Bupati Parigi Moutong dapat lebih aktif menghadiri rapat-rapat paripurna DPRD agar berbagai aspirasi masyarakat dapat didengar secara langsung dan memperoleh tindak lanjut yang konkret.
Ia menegaskan, kritik yang disampaikannya bukan untuk menyudutkan pemerintah daerah, melainkan sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan pelayanan kesehatan, perbaikan infrastruktur, kepastian kebijakan bagi pelaku UMKM, serta kejelasan manfaat sektor pertambangan bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Parigi Moutong.
