
reelsparimo.com, Parigi Moutong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dipimpin Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Selasa (4/8/2026).
Rakor yang digelar secara virtual tersebut diikuti jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama unsur Polres Parigi Moutong dari Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya melalui pengendalian inflasi, ketersediaan pasokan, dan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
Dalam rakor tersebut, pemerintah daerah diminta terus memantau perkembangan harga dan pasokan komoditas strategis di wilayah masing-masing. Upaya pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui pemantauan harga, tetapi juga memastikan ketersediaan barang di masyarakat, kelancaran distribusi, serta mengantisipasi berbagai faktor yang berpotensi memicu kenaikan harga.
Kepala BSKDN menekankan pentingnya pemerintah daerah memperkuat langkah-langkah konkret dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga sehingga kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.
Selain itu, sinergi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengendalian inflasi. Karena itu, keterlibatan OPD terkait, Inspektorat, serta unsur kepolisian diperlukan agar kebijakan pengendalian inflasi dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
Selain membahas pengendalian inflasi, rakor juga menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota didorong memberikan dukungan sesuai kewenangan masing-masing terhadap program nasional tersebut.
Program 3 Juta Rumah diharapkan tidak hanya mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan perumahan dinilai mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan perputaran ekonomi, serta menggerakkan sektor usaha yang berkaitan dengan penyediaan bahan bangunan dan jasa konstruksi.
Melalui perangkat daerah terkait, Pemkab Parigi Moutong diharapkan menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan dalam rakor sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
Rakor tersebut juga mempertegas komitmen Pemkab Parigi Moutong untuk terus memperkuat pemantauan harga dan pasokan komoditas, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta mengambil langkah antisipatif apabila terjadi kenaikan harga maupun gangguan distribusi.
Dengan koordinasi yang semakin erat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, pengendalian inflasi diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung peningkatan kesejahteraan.
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong.
