reelsparimo@gmail.com 
reelsparimo.com, Parigi Moutong – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah menemukan sebagian besar program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang dipotret dalam evaluasi belum efektif.
Dari total 197 kegiatan yang dievaluasi, sekitar 160 kegiatan dinilai masih belum efektif. Persoalan utamanya bukan semata besaran anggaran, melainkan belum jelasnya ukuran hasil atau output yang hendak dicapai.
Temuan itu dipaparkan langsung Agus Yulianto Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah kepada Bupati Parigi Moutong bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Ruang Bupati Parigi Moutong, Kamis (27/8/2026).
Dalam evaluasinya, BPKP mengambil lima sektor yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan masyarakat, yakni pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, kemiskinan, dan penanganan stunting.
Dari total anggaran daerah sekitar Rp1,7 triliun yang menjadi konteks evaluasi, BPKP memusatkan pemotretan pada program-program di lima sektor tersebut.
BPKP menyebut hasil evaluasi menunjukkan masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Salah satu yang paling mendasar adalah indikator keberhasilan kegiatan yang belum mampu menunjukkan secara jelas hasil yang hendak dicapai.
“Dari 197 yang kami potret, ada sekitar 160 sekian masih belum efektif,” kata Agus dalam pemaparan tersebut.
Menurut BPKP, persoalan itu perlu dikoreksi mulai dari perencanaan hingga ke tingkat kegiatan. Pemerintah daerah tidak cukup hanya menetapkan program, tetapi harus memastikan setiap kegiatan memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan selaras dengan tujuan pembangunan.
Evaluasi selama sekitar empat bulan itu menemukan adanya kegiatan yang output-nya belum terukur. Ada pula kegiatan yang indikatornya dinilai belum tepat untuk mengukur hasil serta belum sepenuhnya selaras dengan visi dan misi kepala daerah.
Bagi BPKP, persoalan tersebut berisiko menyulitkan pemerintah daerah mengukur keberhasilan pembangunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.
BPKP mencontohkan target penurunan kemiskinan. Jika saat ini angka kemiskinan masih berada pada dua digit sementara pemerintah menargetkan turun menjadi satu digit, target tersebut berpotensi tidak tercapai apabila program dan kegiatan yang mendukungnya tidak memiliki indikator hasil yang jelas.
Karena itu, BPKP mendorong Pemkab Parigi Moutong melakukan koreksi terhadap program dan kegiatan yang masih memungkinkan diperbaiki dalam perubahan APBD.
Namun, apabila tidak lagi memungkinkan dilakukan pada tahun anggaran berjalan, pola perbaikan tersebut diharapkan diterapkan dalam penyusunan APBD 2027.
Evaluasi BPKP sekaligus menempatkan persoalan efektivitas anggaran dalam konteks yang lebih luas. Ketika kemampuan fiskal daerah terbatas, setiap rupiah anggaran dituntut memiliki hasil yang dapat diukur.
Program tidak semestinya dinilai berhasil hanya karena kegiatan terlaksana atau anggaran terserap. Ukuran akhirnya adalah apakah kegiatan tersebut mampu menyelesaikan persoalan yang menjadi target pemerintah.
BPKP mencontohkan penanganan stunting. Jika tujuan pemerintah adalah menurunkan stunting, maka indikator tidak berhenti pada jumlah rapat atau kegiatan yang digelar. Pemerintah harus mampu menunjukkan jumlah sasaran, bentuk intervensi, pemberian gizi, makanan tambahan, pengobatan maupun pemantauan, hingga perubahan angka stunting sebagai hasil akhirnya.
Dengan kata lain, yang perlu diukur bukan hanya berapa banyak kegiatan yang dikerjakan, tetapi berapa besar persoalan masyarakat yang berhasil diselesaikan.
Temuan tersebut kini menjadi bahan bagi Pemkab Parigi Moutong untuk melakukan penataan kembali program dan kegiatan, terutama pada lima sektor yang menjadi fokus evaluasi BPKP.
Di tengah perubahan struktur APBD dan penurunan proyeksi pendapatan daerah, evaluasi tersebut menjadi ujian bagi pemerintah daerah untuk memastikan anggaran yang terbatas benar-benar diarahkan pada program yang paling dibutuhkan masyarakat dan memiliki hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.