Direktur RSUD Anuntaloko Akui Miskomunikasi, Korban Kekerasan di Bawah 19 Tahun Tak Bayar Visum

reelsparimo.com, Parigi Moutong – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Astar Baturangka, mengakui adanya miskomunikasi di lingkungan pelayanan rumah sakit terkait informasi pembiayaan pemeriksaan visum bagi korban kekerasan.

Ia menegaskan, korban kekerasan yang masuk dalam kategori pelayanan anak, yakni berusia di bawah 19 tahun, telah ditanggung melalui skema Berani Sehat sehingga tidak dikenakan biaya.

Penjelasan tersebut disampaikan Astar saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (4/11/2026) sore, menanggapi pemberitaan sebelumnya mengenai keluarga korban dugaan pemukulan yang menerima informasi berbeda dari petugas instalasi gawat darurat (IGD) dan bagian informasi RSUD Anuntaloko terkait biaya visum.

“Memang terjadi miskomunikasi di antara mereka. Ada beberapa kebijakan yang sudah berjalan, tetapi belum terinformasikan dengan maksimal,” kata Astar.

Ia menjelaskan, skema pembiayaan pelayanan bagi korban kekerasan saat ini dibedakan berdasarkan kelompok usia. Korban berusia di bawah 19 tahun masuk dalam kategori pelayanan anak, sedangkan usia 19 tahun ke atas masuk kategori dewasa.

Menurutnya, pelayanan bagi korban kekerasan kategori anak telah masuk dalam skema Berani Sehat yang berkaitan dengan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Untuk kategori anak itu di Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, masuk dalam skema Berani Sehat. Itu memang tidak bayar,” ujarnya.

Sementara itu, korban kategori dewasa masih dikenakan biaya sesuai skema pembiayaan yang berlaku. Namun, pemerintah daerah tengah menyiapkan kebijakan agar pelayanan tersebut nantinya dapat ditanggung melalui program Sehat Bersama.

Astar mengatakan, kebijakan tersebut masih dalam proses pembahasan di Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong melalui penyusunan Peraturan Bupati.

“Skema untuk kategori dewasa di atas 19 tahun itu yang bayar. Tetapi, rencananya akan tidak bayar. Masih menunggu Peraturan Bupati terkait skema Sehat Bersama. Itu masih dalam proses di Dinas Kesehatan,” jelasnya.

Terkait pembiayaan visum yang diminta penyidik kepolisian, Astar menyebut penentuan tanggungan pembiayaan juga perlu melihat skema jaminan kesehatan serta latar belakang kejadian yang dialami korban.

Ia menjelaskan, terdapat skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui program Berani Sehat dan skema non-JKN.

“Yang ditanggung oleh negara itu dilihat latar belakang kejadian masalahnya seperti apa. Kalau disebabkan karena tawuran, itu kayaknya tidak ditanggung. Tetapi kalau dia dipukul tanpa salah, itu yang ditanggung oleh negara,” katanya.

Astar menambahkan, apabila terdapat unsur kesengajaan dalam perkelahian, hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pembiayaan.

Sebelumnya, persoalan ini mencuat setelah keluarga korban dugaan pemukulan mempertanyakan kepastian biaya visum di RSUD Anuntaloko. Saat berada di IGD, keluarga memperoleh informasi bahwa pemeriksaan visum biasanya dikenakan biaya. Namun, ketika diarahkan ke bagian informasi, keluarga justru mendapat penjelasan bahwa pelayanan tersebut tidak dipungut biaya.

Perbedaan informasi tersebut menimbulkan kebingungan mengenai prosedur dan kepastian pembiayaan pelayanan visum bagi korban tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 49 ayat (1) mengatur kewenangan penyidik meminta keterangan kepada ahli kedokteran forensik, dokter, dan/atau ahli lainnya untuk kepentingan peradilan terhadap korban yang mengalami luka dan diduga akibat tindak pidana.

Sementara Pasal 52 mengatur bahwa biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan penyidikan dibebankan kepada negara. Ketentuan ini menjadi salah satu aspek yang perlu diperjelas dalam mekanisme pembiayaan pemeriksaan visum atas permintaan penyidik.

Di sisi lain, Astar mengakui perlunya peningkatan sosialisasi kebijakan internal agar tidak terjadi perbedaan informasi antara petugas pelayanan dan bagian lainnya.

“Pada prinsipnya terjadi miskomunikasi antara pemberi pelayanan karena belum menerima informasi secara menyeluruh,” ujarnya.

Ia mengimbau bidang terkait di lingkungan RSUD Anuntaloko untuk terus menyosialisasikan kebijakan yang telah diberlakukan sehingga seluruh petugas dapat memberikan informasi yang sama kepada masyarakat.

“Melalui kesempatan itu, saya mengimbau kepada bidang terkait untuk terus melakukan sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan,” tutupnya.