
reelsparimo.com, Parigi Moutong – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pengembangan sekolah-sekolah di wilayah terpencil sebagai bagian dari pemerataan layanan pendidikan di daerah.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari visi dan misi Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan diperkuat dalam rencana strategis Disdikbud.
Kepala Bidang Pembinaan SD Disdikbud Parigi Moutong, Ibrahim, mengatakan perhatian terhadap sekolah terpencil menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah, terutama dalam peningkatan fasilitas pendidikan dan kenyamanan tenaga pendidik.
“Berdasarkan program Bupati sesuai visi dan misi yang telah dituangkan dalam RPJMD, Disdikbud kemudian menindaklanjutinya dan menetapkan hal tersebut dalam rencana strategis dinas,” ujar Ibrahim, Selasa (3/2/2026).
Ia menjelaskan, pengembangan sekolah terpencil tidak hanya menyasar pembangunan fisik, tetapi juga penyediaan fasilitas pendukung agar proses belajar mengajar berjalan lebih baik.
Menurut Ibrahim, pemerintah daerah berharap kondisi sekolah terpencil ke depan semakin layak sehingga tenaga pendidik tidak lagi enggan ditempatkan di wilayah tersebut.
“Pak Bupati menginginkan ke depan, ketika tenaga pendidik ditempatkan di sekolah terpencil, bukan menolak, tetapi menerima, bahkan mengejar untuk bisa ditempatkan di sana. Alasannya karena fasilitasnya sudah lengkap,” jelasnya.
Disdikbud Parigi Moutong juga terus mendorong sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendukung pemerataan pendidikan, termasuk melalui program revitalisasi dan digitalisasi sekolah.
Salah satu upaya yang telah berjalan yakni penyediaan akses listrik di sejumlah sekolah terpencil melalui bantuan dari PLN.
“Sekolah-sekolah terpencil yang sebelumnya belum memiliki akses listrik kini dibantu langsung oleh PLN. Di Parigi Moutong sudah ada beberapa sekolah yang kini dialiri listrik, meskipun masih menggunakan tenaga surya dengan daya 900 kWh,” ungkap Ibrahim.
Ia menilai keberadaan listrik tersebut sangat membantu kegiatan belajar mengajar dan mendukung pemanfaatan teknologi pendidikan di sekolah terpencil.
Meski demikian, Disdikbud mengakui masih terdapat sejumlah bangunan sekolah di wilayah terpencil yang kondisinya memerlukan penanganan serius.
“Ini sementara akan kami tindak lanjuti dan bahas di tingkat internal dinas, karena salah satu kendala utama yang kami hadapi adalah keterbatasan anggaran,” katanya.
Menurut Ibrahim, Disdikbud berupaya mengusulkan sekolah-sekolah tersebut agar masuk dalam program revitalisasi sekolah melalui bantuan APBN pada 2026 hingga 2028.
“Kita berupaya mereka masuk melalui bantuan APBN, karena kalau melalui APBD, keuangan daerah belum mampu,” tegasnya.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sekolah agar dapat memperoleh bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat, di antaranya jumlah siswa minimal 60 orang serta status lahan yang jelas.
“Kalau persyaratan ini tidak bisa dilengkapi, maka akan berimplikasi pada penundaan bantuan dan akan diprioritaskan kepada sekolah yang memenuhi syarat,” jelas Ibrahim.
Ia menambahkan, kepastian status hukum lahan sekolah menjadi hal penting agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Pada kesempatan itu, Ibrahim juga menyebut bahwa pada masa kepemimpinan Samsurizal Tombolotutu, tercatat sekitar 79 sekolah terpencil gabungan SD dan SMP, termasuk sekolah satu atap (SATAP), tersebar di Kabupaten Parigi Moutong.
“Dari 79 sekolah tersebut, sudah ada sebagian yang terbantu, namun memang masih banyak yang membutuhkan uluran tangan pemerintah,” pungkasnya.
