reelsparimo@gmail.com 
reelsparimo.com, Parigi Moutong – Persoalan solar bersubsidi di Parigi Moutong terus bergulir. Antrean panjang di SPBU, sulitnya akses bagi sebagian petani dan nelayan, persoalan barcode hingga kecelakaan di sekitar antrean membuat distribusi bahan bakar bersubsidi kembali dipertanyakan.
Kini, DPRD Parigi Moutong hendak menelusuri persoalan tersebut. Bukan hanya di tingkat SPBU, tetapi dari pasokan hingga penyaluran kepada masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto, saat ditemui usai Paripurna, Rabu (16/9) malam, mengatakan DPRD akan meminta penjelasan dari PT Pertamina Patra Niaga Sulawesi Tengah, pengelola SPBU dan organisasi perangkat daerah terkait.
“Jangan sampai masyarakat terus antre, sementara kita tidak tahu persoalannya ada di mana. Kita mau cari tahu sebenarnya kekurangan BBM untuk nelayan, pertanian dan lainnya ini ke mana menyebarnya,” kata Sayutin
DPRD juga menyoroti persoalan barcode. Di lapangan, petani dan nelayan disebut masih mengalami kesulitan memperoleh akses tersebut.
Padahal, kuota solar bersubsidi telah ditetapkan. Karena itu, DPRD mempertanyakan mengapa antrean panjang masih terjadi.
“Kuota kita sangat jelas. Apakah pasokan dari Pertamina Patra Niaga terlambat atau ada persoalan lain sehingga terjadi antrean panjang,” ujarnya.
Rencana DPRD bukan sekadar meminta penjelasan. Sayutin mengatakan pihaknya akan menggelar pertemuan bersama Sales Manager Area PT Pertamina Patra Niaga Sulawesi Tengah, pengelola SPBU dan OPD terkait untuk melihat persoalan dari hulu hingga hilir.
Pertanyaan yang hendak dicari jawabannya antara lain bagaimana pasokan masuk ke daerah, bagaimana kuota disalurkan, bagaimana barcode digunakan, serta bagaimana solar bersubsidi sampai kepada penerima yang berhak.
Persoalan itu semakin mendapat sorotan setelah antrean di SPBU Kampal dilaporkan menggunakan ruang jalan. Pada 14 September 2026, kecelakaan terjadi di sekitar simpang SPBU tersebut.
Korban, Moh. Afandi, sebelumnya mengatakan pandangannya terhalang antrean truk ketika hendak keluar dari SPBU menuju Jalan Trans Sulawesi. Ia mengalami cedera pada bagian lutut dan luka pada tangan serta siku.
Rifai, pengawas SPBU Kampal, sebelumnya juga telah memberikan klarifikasi terkait tudingan adanya permainan dalam penyaluran solar. Ia membantah penyalahgunaan dan mengatakan dirinya membantu petani serta nelayan yang kesulitan mendapatkan akses solar.
Keterangan tersebut menjadi bagian dari persoalan yang perlu diuji dengan data. Sebab, dugaan tidak dapat dianggap sebagai fakta sebelum dibuktikan.
Di sisi lain, pemerintah daerah sebelumnya telah membentuk tim untuk memeriksa distribusi solar bersubsidi, mulai dari penerbitan barcode, kuota hingga penyaluran.
Kini DPRD ikut meminta rantai tersebut dibuka.
Berapa pasokan yang masuk? Berapa kuota yang tersedia? Siapa penerimanya? Bagaimana barcode diterbitkan dan digunakan? Dan mengapa masyarakat masih harus mengantre panjang?
Pertanyaan-pertanyaan itu yang akan menentukan di mana sebenarnya persoalan distribusi solar bersubsidi di Parigi Moutong berada.