Ketua DPRD Parigi Moutong Temui Wamendagri, Perjuangkan DBH dan Pembiayaan PPPK oleh Pusat

reelsparimo.com, Jakarta – Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Drs. Alfres Masboy Tonggiroh, M.Si., bersama Ketua Fraksi Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD, Faisan Lelo Badja, S.M., melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (28/7/2026).

Pertemuan tersebut dilakukan bersama jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) untuk menyampaikan sejumlah aspirasi daerah, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam audiensi itu, Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfres Masboy Tonggiroh, menyampaikan pentingnya optimalisasi transfer keuangan daerah, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), agar dilakukan secara tepat waktu, transparan, dan berkeadilan. Menurutnya, kepastian penyaluran dana dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di daerah.

“Kami berharap pemerintah pusat dapat memastikan pengelolaan transfer keuangan daerah, termasuk DBH, berjalan lebih optimal sehingga daerah memiliki kepastian dalam membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Alfres.

Sementara itu, Faisan Lelo Badja turut menyampaikan perhatian terhadap kebijakan pembiayaan PPPK. Dalam pertemuan tersebut, delegasi mengusulkan agar pemerintah pusat mengakomodasi pembiayaan gaji dan tunjangan PPPK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Usulan tersebut dinilai penting untuk menjaga ruang fiskal pemerintah daerah. Dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat, Dana Alokasi Umum (DAU) di daerah diharapkan tetap dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk membiayai pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta program pemberdayaan masyarakat.

“Kami membawa aspirasi ini agar ruang fiskal daerah tetap terjaga. Harapannya, pemerintah pusat dapat mempertimbangkan skema pembiayaan PPPK sehingga APBD kabupaten tetap memiliki kemampuan membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Faisan.

Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Kabupaten Parigi Moutong dalam memperjuangkan kepentingan daerah melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. DPRD berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional yang berdampak pada penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Sumber : Humas Setwan DPRD Kabupaten Parigi Moutong