Tindak Lanjuti Keluhan Warga, Bupati Parigi Moutong Bentuk Tim Periksa Distribusi Solar Subsidi

reelsparimo.com, Parigi Moutong – Bupati Parigi Moutong Erwin Burase menindaklanjuti keluhan masyarakat mengenai penyaluran solar bersubsidi yang dalam beberapa waktu terakhir dikeluhkan karena antrean panjang, penggunaan barcode dan persoalan kuota.

Erwin meminta segera dibentuk tim terpadu untuk memeriksa persoalan tersebut secara langsung berdasarkan data dan kondisi di lapangan.

Langkah itu dibahas dalam rapat koordinasi yang dihadiri langsung Bupati Erwin, Sekretaris Daerah Zulfinasran, pimpinan perangkat daerah dan pihak terkait di Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong, Selasa (15/9/2026).

Tim tersebut nantinya akan menelusuri mekanisme penyaluran solar bersubsidi, mulai dari penerbitan barcode, penetapan kuota hingga BBM diterima masyarakat.

“Kalau sesuai aturan dan berjalan normal, saya kira tidak masalah. Tapi kalau dalam mengeluarkan itu ada permainan, itu yang menjadi masalah,” tegas Erwin.

Erwin juga meminta informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum aparatur sipil negara (ASN) ditelusuri dan diverifikasi. Jika pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan.

Namun, pemerintah daerah belum menyimpulkan adanya penyalahgunaan barcode, kuota maupun keterlibatan pihak tertentu. Semua informasi tersebut akan diperiksa terlebih dahulu melalui data dan keterangan dari pihak terkait.

Persoalan solar bersubsidi tidak hanya menyangkut masyarakat yang mengantre di SPBU.

Antrean kendaraan yang memanjang hingga ruas jalan juga dapat mengganggu pengguna jalan lainnya.

Sebelumnya, antrean kendaraan jenis truk terpantau di SPBU Kampal, Kecamatan Parigi, hingga memanjang ke kawasan Jalan Trans Sulawesi dan Jalan Ir. Sutami.

Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang akan diperhatikan pemerintah. Pemkab Parigi Moutong akan membahas pola pengaturan antrean agar pelayanan BBM tetap berjalan tanpa mengganggu arus lalu lintas.

Keluhan juga datang dari masyarakat yang menggunakan solar untuk menunjang aktivitas ekonomi, terutama petani dan nelayan.

Bagi nelayan, solar dibutuhkan untuk mendukung operasional kapal dan kegiatan melaut. Sementara bagi petani, BBM digunakan untuk menunjang berbagai aktivitas pertanian.

Karena itu, pemerintah akan memeriksa apakah penerima dan kuota solar bersubsidi telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Untuk nelayan, pemerintah akan melihat data nelayan aktif, kapasitas kapal, jumlah perjalanan melaut atau trip serta kebutuhan BBM.

Sedangkan untuk petani, kebutuhan BBM akan diperhitungkan berdasarkan luas lahan dan tahapan kegiatan pertanian hingga panen.

Dengan pemeriksaan tersebut, pemerintah ingin memastikan barcode dan kuota diberikan berdasarkan kebutuhan nyata penerima manfaat.

Sekda Parigi Moutong Zulfinasran mengatakan pengawasan juga perlu dilakukan sejak penerbitan barcode hingga proses pengambilan dan penyaluran BBM.

Pengawasan internal perangkat daerah akan diperkuat agar distribusi berjalan sesuai ketentuan.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Parigi Moutong akan merumuskan pembentukan tim terpadu bersama unsur terkait, termasuk aparat penegak hukum (APH).

Tim tersebut akan memeriksa data penerima, menelusuri laporan masyarakat, mengevaluasi penggunaan barcode dan kuota serta melihat kesesuaian penyaluran BBM dengan peruntukannya.

Langkah tersebut merupakan perkembangan setelah sebelumnya Erwin membuka kemungkinan melakukan inspeksi mendadak untuk melihat langsung persoalan solar bersubsidi di lapangan.

Kini, pemerintah daerah mulai mengarahkan penanganan pada pemeriksaan data dan kondisi lapangan.

Bagi masyarakat, hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjawab keluhan mengenai antrean, barcode dan kuota sekaligus memastikan solar bersubsidi dapat diterima oleh masyarakat yang memang berhak.

Pemerintah juga diharapkan dapat memperbaiki pola distribusi sehingga masyarakat yang menggunakan solar untuk bekerja, khususnya petani dan nelayan, tidak terus menghadapi kesulitan dalam memperoleh BBM sesuai ketentuan.